Jakarta – Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar meminta semua pihak bersama-sama mengawal perjalanan Undang–Undang (RUU) No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (migas) untuk masa depan industri migas yang lebih baik.
Menurut Arie Gumilar, komoditas migas selama ini hanya dinikmati oleh golongan tertentu sehingga belum mampu menjadi pendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Diketahui sektor energi terutama migas selama ini selalu dikuasai tiga kelompok elit, yakni elit penguasa, elit pengusaha, dan elit politik.
“Karena itu salah satu perjuangan Federasi adalah mengedukasi masyarakat melalui komunitas pemuda dan mahasiswa supaya persoalan migas ini tidak hanya jadi konsumsi mereka tapi untuk semua rakyat Indonesia,” kata Arie kepada wartawan dalam acara Buka Puasa Bersama & Tasyakuran Ulang Tahun FSPPB ke 21, di Gedung Pertamina, Jakarta, Senin (18/03/24).
Lebih lanjut, Arie menuturkan pihaknya akan terus berjuang untuk mengawal perjalanan revisi RUU Migas. Ia mensinyalir lambannya pembahasan RUU Migas ini karena tidak adanya “sponsor” yang membiayai untuk seluruh proses pembahasan RUU hingga pengesahan.
“Ini sih katanya karena tidak ada sponsor. Akibatnya nasib RUU migas berbanding terbalik dengan RUU mineral dan batubara (Minerba) yang dinilai jauh lebih cepat. Lebih jelas tanyakan saja ke anggota Dewan,” ujarnya.
Arie menegaskan, bahwa untuk mendorong pembahasan RUU Migas di DPR, pihaknya aktif menjalin komunikasi dengan Badan Legislasi (Baleg) dan Komisi VII DPR RI. FSPPB juga mengusulkan beberapa poin penting yang nanti perlu dimunculkan di dalam RUU Migas yang baru
“Yang menonjol yang kita usulkan adalah mengembalikan Pertamina sebagai perusahaan selain sebagai operator juga regulator. Dengan begitu Pertamina untuk menentukan arah bisnisnya,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga mengusulkan agar dalam draft RUU tersebut dibentuk program petroleum fund yang nantinya dikelola oleh Pertamina. Keberadaan cadangan uang dari minyak ini penting demi menjaga stabilitas harga jual BBM ke masyarakat sehingga daya beli masyarakat tetap stabil.
“Petroleum fund ini juga bisa untuk eksplorasi, karena tanpa eksplorasi kita tidak akan mendapat cadangan baru. Selain itu juga untuk penyiapan transisi energi khususnya kesiapan teknologi untuk menyambut EBT,” tukasnya.
Sementara itu, setelah mundurnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari kursi Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Arie berharap pemerintah khususnya Kementerian BUMN sebagai pemegang saham utama perseroan segera menetapkan Komut definitif.
“Hal ini diperlukan agar kinerja Pertamina ke depan dapat lebih baik dengan adanya kelengkapan struktur organisasi yang resmi,” katanya.
Meski demikian, Arie menyadari bahwa penetapan personil di dalam organisasi Pertamina adalah wewenang pemegang saham yaitu Kementerian BUMN. Usulan yang disampaikan tersebut hanya sebagai bahan pertimbangan pemerintah sebelum menetapkan pejabat definitif.
Arie berharap Menteri BUMN, Erick Thohir bisa segera menetapkan pengganti Ahok dengan mengutamakan barisan pekerja internal Pertamina yang kompeten jika dibandingkan orang eksternal. Menurutnya tidak sedikit insan Pertamina yang kompeten dan cocok menggantikan posisi Ahok sebagai Komut.
“Kita beri masukan bahwa siapapun yang ditunjuk hendaklah yang punya kompetensi khususnya di sektor energi. Akan lebih baik kalau dia orang dalam (internal Pertamina) yang lebih paham. Saat ini jabatan tersebut sudah diisi oleh Plt. Kita tunggu saja karena penunjukan Komut itu ranahnya pemegang saham, kewenangan dari Kementerian BUMN,” pungkas Arie.
