Businessasia.co.id – GAKESLAB Indonesia Provinsi DK Jakarta menyelenggarakan Musyawarah Provinsi (MUSPROV) IX, sebuah forum tertinggi organisasi di tingkat provinsi yang mempertemukan para pelaku usaha alat kesehatan (alkes), pemangku kepentingan, serta perwakilan pemerintah untuk membahas arah dan masa depan industri alat kesehatan nasional, khususnya di wilayah DK Jakarta. Musyawarah Provinsi GAKESLAB DK Jakarta ini digelar di Hotel JS Luwansa Rasuna Said Kuningan Jakarta pada, Rabu 5 November 2025.
Pada penyelenggaraan Musyawarah Provinsi ini juga di adakan sebuah acara diskusi dengan mengangkat tema “Regulasi dan Inovasi Merupakan Tantangan dan Peluang dalam Kemandirian Alkes Indonesia”, dengan menghadirkan narasumber dari berbagai instansi penting, antara lain: Kementerian Kesehatan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Telkom Indonesia (GovTech).
Dalam diskusi ini ketiga narasumber tersebut memberikan pemaparan mendalam mengenai perkembangan e-Katalog versi 6 (v6) sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang kini menjadi regulasi terbaru dalam tata kelola pengadaan alat kesehatan nasional. Melalui sistem ini, pemerintah berupaya meningkatkan transparansi dan efisiensi, namun di sisi lain, implementasi yang dinamis dan sering berubah menimbulkan tantangan besar bagi para pelaku usaha alat kesehatan.
Dalam sesi diskusi ini para peserta juga menyoroti bahwa dunia alat kesehatan saat ini sedang “tidak baik-baik saja”. Dinamika regulasi yang terus berubah, proses administrasi yang kompleks, hingga tantangan dalam penerapan e-Katalog yang belum sepenuhnya stabil telah menimbulkan tekanan besar bagi para pengusaha alat kesehatan.
Saat memberikan sambutannya pada pembukaan Musyawarah Provinsi Ketua GAKESLAB Indonesia Provinsi DK Jakarta, Andri Noviar menyampaikan “Banyak pelaku usaha alat kesehatan menyebut kondisi saat ini sebagai masa berduka bagi dunia alat kesehatan. Kami tidak menolak perubahan, tetapi membutuhkan kejelasan dan kebijakan yang berpihak pada pelaku industri dalam negeri,” ungkapnya.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi tersebut. Pengurus GAKESLAB Indonesia Provinsi DK Jakarta menegaskan bahwa organisasi ini akan terus menjadi suara kolektif bagi para pelaku usaha alat kesehatan di wilayah DK Jakarta.
Selanjutnya dalam situasi “Gakeslab tidak baik-baik saja” Maka pengurus GAKESLAB Indonesia Provinsi DK Jakarta menyampaikan “Kami memahami betul keresahan yang dirasakan para anggota GAKESLAB DK Jakarta dan kami akan terus berjuang agar setiap kebijakan pemerintah mempertimbangkan realita di lapangan. Kami ingin memastikan bahwa pelaku usaha alat kesehatan tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dan berdaya di negeri sendiri.” tegas Andri Noviar selaku Ketua Gakeslab DK Jakarta
Musyawarah Provinsi (MUSPROV) IX juga dihadiri oleh Dewan Pengurus Pusat Gakeslab Indonesia, tampak hadir Ketua Umum Gakeslab Indonesia, Rd Kartono Dwidjosewojo yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal dan pengurus pusat lainnya.
Pada kesempatan ini, Ketua Umum Gakeslab juga menyampaikan. “Industri Alat Kesehatan 2 tahun belakangan ini sedang menghadapi tantangan yang sangat berat khususnya Pembelanjaan Alat Kesehatan dari Pemerintah. Gakeslab Indonesia telah melakukan survey singkat beberapa waktu lalu kepada perusahaan anggota. Banyak Anggota yang mengalami penurunan nilai penjualan Produk Dalam Negeri >25% karena adanya efisiensi anggaran Pemerintah Pusat serta Transfer Anggaran ke Daerah.” ungkap Rd Kartono Dwidjosewojo.
“Terdapat Penurunan Utilisasi Kapasitas Produksi yang diakibatkan sepi nya order dari Pemerintah dibandingkan tahuntahun sebelumnya. Melalui survey tersebut juga didapatkan informasi beberapa Perusahaan anggota telah memangkas jumlah tenaga kerjanya sebesar +/- 10-20% untuk efisiensi operasional Perusahaan dan bahkan ada beberapa yang terancam kolaps di berbagai daerah.” lanjut Rd Kartono Dwidjosewojo.
Selanjutnya Rd Kartono Dwidjosewojo mengingatkan bahwa Tantangan Industri Alat Kesehatan saat ini bertambah berat dengan adanya kebijakan pengadaan pemerintah yang tersentralisasi di pusat melalui Pengadaan Konsolidasi dan Program Pengadaan yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri, hal ini membuat prinsip kesetaraan berusaha khususnya untuk Perusahaan Penyedia Alat Kesehatan di daerah-daerah menjadi sangat sulit keberlangsungannya. Hal ini menjadi semakin berat dengan adanya hasil survey singkat kami kepada anggota yang mendapati terdapat 165 transaksi pengadaan Alat Kesehatan yang dibeli oleh pemerintah dengan total nominal sebesar Rp. 78M, baik RSUD maupun Dinas Kesehatan yang belum mendapat pembayaran. Adapun lamanya tunggakan sangat bervariasi mulai dari 6 bulan s/d 4 tahun. Dari data yang kami dapat tunggakan ini berasal dari berbagai tempat ada beberapa di Sumatra, Jawa, Sulawesi sampai dengan wilayah Indonesia Timur. Dengan permasalahan permasalahan ini, untuk itu saya berpesan agar Gakeslab Indonesia Provinsi DK Jakarta dapat membantu anggota-anggotanya dan secara konsisten dapat berkolaborasi dengan Dewan Pengurus Pusat untuk menyuarakan persoalan-persoalan ini”. Tutup Rd Kartono Dwidjosewojo lebih lanjut.
MUSPROV IX ini dihadiri oleh anggota aktif GAKESLAB Indonesia Provinsi DK Jakarta, yang merupakan pemangku kebijakan perusahaan dan pelaku usaha alat kesehatan. Dalam forum ini juga dibahas langkah-langkah strategis organisasi untuk memperkuat peran GAKESLAB DK Jakarta sebagai mitra pemerintah dalam membangun industri alat kesehatan yang mandiri, kompetitif, dan berdaya saing tinggi.
Musyawarah Provinsi (Musprov) IX Gakeslab Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Rabu (5/11/25) juga di hadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan DK Jakarta, drg. Ani Ruspitawati, MM, yang juga sekaligus berkesempatan membuka acara.
Dalam kesempatan tersebut, Ani menyampaikan pentingnya kerja sama antara Pemprov DKI dan Gakeslab dalam memastikan ketersediaan alat kesehatan yang aman, bermutu, dan sesuai standar di seluruh fasilitas kesehatan Jakarta.
“Kami selalu bermitra dengan Gakeslab. Prinsipnya, bagaimana Pemprov DKI dan Gakeslab bisa bersama-sama menyediakan alat kesehatan yang bermutu, aman, dan terstandar di semua puskesmas,” ujar Ani Ruspitawati selaku Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
Andri Noviar Kembali Pimpin Gakeslab Indonesia – DK Jakarta.
Dalam Musyawarah Provinsi GAKESLAB DK Jakarta ini sesungguhnya terdapat agenda yang tak kalah penting yaitu Reorganisasi pemilihan ketua GAKESLAB DK Jakarta mengingat telah habisnya masa kepengurusan Andri Noviar sebagai Ketua Gakeslab DK Jakarta pada tahun 2025 ini.
Dalam kesempatan memberikan keterangan pada anggota Gakeslab yang hadir dalam MUSPROV IX, Akmal Fauzan selaku Ketua Pelaksana Musyawarah Provinsi (MUSPROV) IX Gakeslab DK Jakarta, menjelaskan, ” Dikarenakan tidak ada yang maju sebagai Ketua baru dan terdaftar kembali Andri Noviar mengajukan kembali sebagai Ketua Gakeslab DK Jakarta.”
Musyawarah Provinsi (Musprov) IX kembali menetapkan Andri Noviar sebagai ketua Gakeslab DK Jakarta secara aklamasi dalam sidang pleno di Hotel JS Luwansa Rasuna Said Kuningan Jakarta, 5 November 2025.
“Menetapkan Andri Noviar sebagai Ketua Gakeslab DK Jakarta 2025-2029 dan sebagai ketua formatur menyusun kepengurusan Gakeslab DK Jakarta periode 2025-2029 ” kata Akmal Fauzan selaku Ketua Pimpinan Sidang Pleno yang juga bertindak sebagai Ketua pelaksana Musprov.
Akmal Fauzan kemudian menanyakan kepada para peserta Musyawarah Provinsi Gakeslab DK Jakarta, apakah sepakat dengan penunjukan Andri Noviar kembali menjadi Ketua. Para peserta berteriak sepakat.
selanjutnya setelah disepakati oleh seluruh peserta yang hadir, Andri Noviar menyampaikan bahwa “melalui kegiatan ini, GAKESLAB DK Jakarta berharap dapat menjadi jembatan antara pelaku usaha dan pemerintah menciptakan komunikasi dua arah yang sehat agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya berpihak pada efisiensi sistem, tetapi juga pada keberlangsungan usaha dan kemandirian industri alat kesehatan nasional.”
“Semoga MUSPROV IX ini bisa menjadi momentum konsolidasi organisasi, di mana para anggota menyampaikan aspirasi, masukan, dan solusi agar GAKESLAB DK Jakarta dapat terus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya di tengah gelombang perubahan regulasi yang begitu cepat”pungkas Andri Noviar menutup sambutannya.
