Businessasia.co.id – Kegiatan penambangan nikel di Raja Ampat Papua menjadi sororan yang diduga merusak kelestarian lingkungan. Anggota Dewan Perwakilan Daerah – DPD RI, Abdul Rachman Thaha (ART) menilai Mentri ESDM Bahlil tidak bekerja secara maksimal selesaikan masalah penambangan nikel di Raja Ampat. “Presiden Prabowo semestinya tidak mengirim, apalagi mengandalkan, Menteri Bahlil untuk mengatasi masalah Raja Ampat,” ujar Senator yang berasal dari dapil Sulawesi Tengah kepada Media, Jakarta, Selasa (10/6).
ART menjelaskan saat Pulau Rempang bergejolak akibat proyek ecocity beberapa tahun lalu, Presiden Jokowi mengutus Bahlil ke sana. Sepulang dari sana, Bahlil mengklaim masyarakat Rempang pada akhirnya bisa menerima rencana proyek tersebut. “Namun terbukti, perkataan Bahlil hanya bualan belaka. Suhu di Rempang terus membara, masyarakat tidak putus-putusnya melakukan aksi penolakan terhadap rencana proyek di kampung halaman mereka,” imbuhnya.
ART yang juga Sekjen Laskah Merah Putih menjelaskan saat ini terulang lagi. Masyarakat Raja Ampat bahkan di luar Raja Ampat menjerit, memprotes pertambangan nikel yang merusak lingkungan. Lalu Bahlil datang ke sana. “Hasil’-nya, Bahlil disambut bak tukang sulap. Dari empat tambang nikel, oleh Bahlil, dibikin gaib menjadi satu saja. Massa siluman juga diada-adakan untuk membangun counter narrative bahwa Raja Ampat seolah aman dan tenteram,” tutur ART
Menurut ART, Menteri Bahlil diduga melakukan upaya untuk membodohi masyarakat dan mengakal-akali Presiden Prabowo. “Saya tak punya kosakata lain, kecuali bahwa Menteri Bahlil ini lagi-lagi coba-coba membodoh-bodohi masyarakat dan mengakal-akali Presiden Prabowo,” sebutnya.
ART mengungkapkan Portofolio Bahlil dalam aksi tipu-tipu semakin banyak kalau kita ingat kembali bagaimana gelar doktornya jatuh laksana meteor dari langit. Kejaksaan Agung sepatutnya selekasnya turun tangan. ART mendukung Kejaksaan Agung yang sudah berkomitmen memberantas kegiatan pertambangan ilegal untuk melakukan pendekatan hukum yang menyeluruh.
“Langkah Kejaksaan Agung itu bertujuan untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup dan memberikan efek jera kepada pelaku tambang ilegal. Jadi, Presiden Prabowo dapat mempercayakan Kejaksaan Agung untuk mengurai permasalahan di Raja Ampat bahkan mulai dari titik hulu. Yakni, mengecek kemungkinan adanya ketidakwajaran terkait perizinan bagi perusahaan-perusahaan tambang nikel di Raja Ampat. Yang paling ekstrim, jangan-jangan mirip ijazah: izinnya pun palsu,” harapnya .
ART mencurigai perusahaan-perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Raja Ampat bisa saja termasuk dalam 47 perusahaan tambang yang oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dilaporkan ke Kejaksaan Agung pada Maret lalu. Puluhan perusahaan itu diduga telah melakukan korupsi sumber daya alam sekaligus merusak lingkungan.
“Karena itulah Kejaksaan Agung harus mengembangkan investigasinya lebih radikal lagi. Kita punya alasan kuat untuk waswas bahwa telah berlangsung kongkalikong jahat dalam rangka menghasilkan produk hukum yang memuat pasal-pasal yang memuluskan eksploitasi sumber daya alam dan pengampunan pelanggaran. Ini lazim diistilahkan sebagai state capture corruption,” pintanya.
ART menambahkan musim omon-omon sudah tamat. Malah sudah bosan kita melihat situasi seperti jalan di tempat. Pemerintahan Prabowo tidak punya pilihan kecuali walk the talk, talk the walk. “Kejaksaan Agung bisa diandalkan untuk itu. Bukan terbatas di Raja Ampat, tapi juga di Sulawesi Tengah, Maluku, Bangka, dan di seluruh lubang tempat mafia tambang membuat galian,” pungkas ART.
