Businessasia.co.id – Badan Informasi Geospasial (BIG) resmi meluncurkan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Edisi Tahun 2025. Peta ini merupakan infrastruktur geospasial strategis yang menopang kedaulatan wilayah, perencanaan pembangunan, pengelolaan ruang, serta pertahanan dan keamanan nasional.
Peta NKRI menyajikan informasi kewilayahan di darat dan laut, meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, perairan pedalaman, serta hak berdaulat Indonesia di Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan Landas Kontinen. Peta NKRI edisi 2025 memuat berbagai pembaruan untuk memastikan konsistensi informasi geospasial dengan perkembangan terbaru. Kepala BIG, Muh Aris Marfai menekankan pentingnya pembaruan peta ini untuk menjaga kedaulatan negara.
“Peta NKRI merupakan informasi kewilayahan yang sangat vital. Peta ini tidak hanya menyajikan berbagai hal terkait wilayah kedaulatan dan hak berdaulat yang dimiliki Indonesia, tetapi juga secara jelas menampilkan batas-batas dengan negara tetangga kita,” terang Kepala BIG saat Peluncuran Peta NKRI Edisi Tahun 2025 di Cibinong, Jawa Barat, pada Rabu (10/12/2025).
Di tengah transformasi digital dan dinamika pembangunan, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar membutuhkan peta NKRI yang akurat dan mutakhir. Peta NKRI Edisi 2025 disiapkan bukan sekadar produk kartografi, melainkan untuk meningkatkan literasi geospasial, meningkatkan pemahaman keruangan terhadap NKRI, pertahanan, dan keamanan negara, serta memberikan gambaran utuh letak strategis Indonesia.
Beberapa pemutakhiran fitur geografis dalam peta NKRI 2025 ini diantaranya penambahan batas administrasi di Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua. Penambahan provinsi baru membuat jumlah provinsi di Indonesia menjadi 38 provinsi. Menariknya, ada penambahan 10 gunung bawah laut di Samudra Hindia, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Selatan, dan Laut Flores. Serta, penambahan titik Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai calon ibu kota negara.
Selanjutnya ada pemutakhiran sebagian batas darat Indonesia dengan negara Malaysia melalui MoU antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia Nomor 32 dan Nomor 34 Tahun 2019 untuk area II (B-C) B2000 – B 2500 dan area III (C-D) C500 – C600; MoU Nomor 33 Tahun 2025 untuk Area II (B-C) B2700 – B3100; dan MoU Nomor 34 Tahun 2025 untuk area West Coast of Pulau Sebatik, New West Pillar – AA2.
Peta NKRI Edisi 2025 juga memuat pembaruan batas darat negara dengan Papua Nugini didasarkan atas Deklarasi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang Hasil Pengukuran 52 Meridian Monumen (MMs) menggunakan World Geodetic System (WGS) 1984 tahun 2019. Selain itu ada pemutakhiran ruas struktur segmen jalan tol di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Bali.
Selanjutnya, pemutakhiran status bandara sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 37 Tahun 2025 Tentang Penetapan Bandar Udara Internasional dan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 38 Tahun 2025 Tentang Penggunaan Bandar Udara Yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung Dari dan/atau ke Luar Negeri.
