Businessasia.co.id– Tahun 2025 menjadi periode penuh dinamika bagi Badan Standardisasi Nasional (BSN). Berbagai tantangan berhasil dilalui dengan capaian strategis yang memberikan dampak nyata bagi perlindungan masyarakat, peningkatan daya saing produk nasional, serta penguatan perekonomian
Indonesia.
BSN memperkokoh infrastruktur mutu nasional melalui penguatan standardisasi, akreditasi dan metrologi. Di bidang standardisasi, BSN menetapkan 595 Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mencakup sektor agro, kimia, kesehatan, ekonomi kreatif, mekanika, energi, infrastruktur, teknologi informasi, serta penilaian kesesuaian. Secara akumulasi, hingga akhir tahun 2025, BSN mencatat sebanyak 10.081 SNI aktif. Sejumlah standar difokuskan pada produk strategis yang mendukung kebijakan pemerintah, antara lain SNI food tray, interlocking block, geotekstil, beras padi inbrida, beras fortifikasi, dan sistem peringatan dini gerakan tanah.
Plt. Kepala BSN, Y. Kristianto Widiwardono, menyampaikan bahwa perumusan SNI menjadi bagian dari upaya BSN dalam memastikan kebijakan publik berjalan aman dan efektif. Hal tersebut disampaikannya dalam Konferensi Pers bertajuk “Refleksi Tahun 2025 dan Outlook Tahun 2026” di Kantor BSN, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
“SNI 9369:2025 tentang Wadah bersekat (Food Tray) dari baja tahan karat untuk makanan, kami susun untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis. Standar ini memastikan peralatan makan aman digunakan, tahan lama, dan tidak mengandung zat berbahaya, sekaligus mendorong industri dalam negeri menghasilkan produk berkualitas,” ujar Kristianto.
SNI yang telah ditetapkan akan dirasakan manfaatnya ketika diterapkan. Saat ini dari 5.940 jenis produk yang beredar di Indonesia, sebanyak 1.099 jenis produk atau sekitar 18,5 persen telah menerapkan SNI. Sementara itu, 204 jenis produk ber-SNI telah berhasil menembus pasar ekspor atau setara 3,4 persen dari total produk beredar.
Capaian ini didukung dengan keberhasilan 19 Usaha Mikro dan Kecil (UMK) binaan BSN menembus pasar internasional berkat penerapan SNI. Produk tersebut antara lain durian yang diekspor ke China dan Thailand; rumput laut ke Prancis, Amerika Serikat, dan China; keripik nangka ke Ceko, Malaysia, serta Singapura; tempe ke Jepang; sirup dan bawang goreng ke Australia; mukena ke Malaysia; meja rotan ke Argentina, Perancis, dan Eropa; serta briket arang batok kelapa ke Turki, Swedia, India, dan
kawasan Timur Tengah.
Sepanjang 2025, BSN memfasilitasi penerapan SNI kepada 775 UMK dan 52 organisasi, serta mendukung sertifikasi SNI bagi 149 pelaku usaha. BSN menyelenggarakan Bootcamp SNI Bina UMK secara daring selama satu bulan yang diikuti lebih dari 1.000 UMK dari berbagai daerah. Program ini
terlaksana melalui kolaborasi dengan 18 kementerian, lembaga, BUMN, dan institusi terkait.
Di tingkat internasional, BSN aktif memperjuangkan kepentingan nasional melalui partisipasi pada forum Technical Barriers to Trade–World Trade Organization (TBT-WTO). Upaya tersebut bertujuan meminimalkan hambatan teknis perdagangan, khususnya dalam meningkatkan keberterimaan
produk Indonesia di negara tujuan ekspor, termasuk untuk produk viscose staple fibres, produk kayu olahan, ban dan tabung kendaraan bermotor, serta baja dan produk turunannya.
Kerja sama bilateral juga diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah Arab Saudi guna meningkatkan akses produk Indonesia di kawasan Timur Tengah. Selain itu, sinergi dengan pemerintah China dilakukan untuk memastikan produk impor yang masuk ke Indonesia memenuhi ketentuan standar yang berlaku.
Catatan menarik lain yang dihimpun BSN adalah dari pengembangan SNI yang mengadopsi standar internasional. Selain dapat menyelaraskan dengan praktik global, kebijakan ini juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pengguna standar. “Dari pembelian 7 SNI yang mengadopsi internasional terbanyak sepanjang tahun 2025, masyarakat memperoleh penghematan biaya sebesar Rp 3,7 miliar dibandingkan jika membeli standar internasional secara langsung,” ungkap Kristianto.
Beberapa SNI adopsi tersebut meliputi SNI ISO/IEC 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi; SNI ISO/IEC 17025:2017 Persyaratan Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi; SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu; SNI ISO 19011:2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen; SNI ISO 45001:2018 Sistem Manajemen K3; SNI ISO 14001:2015 Sistem Manajemen
Lingkungan; serta SNI ISO 22301:2019, Sistem manajemen kelangsungan usaha.
Pada bidang akreditasi, BSN melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) telah melakukan akreditasi terhadap 644 lembaga penilaian kesesuaian. Sementara itu, di bidang metrologi melalui pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran, BSN memperoleh sembilan pengakuan internasional baru atas
kemampuan pengukuran dan kalibrasi. Hingga akhir 2025, total pengakuan internasional mencapai 164 lingkup.
Memasuki tahun 2026, BSN akan terus berkontribusi terhadap Asta Cita Presiden Republik Indonesia sebagai Prioritas Nasional untuk peningkatan daya saing dan perlindungan Masyarakat melalui standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagai pilar infrastruktur mutu nasional. BSN akan
memfokuskan kebijakan pada pengendalian mutu barang beredar, perluasan pengakuan dan keberterimaan internasional hasil standardisasi dan penilaian kesesuaian, serta penguatan keterlibatan pihak ketiga.
BSN juga berkontribusi dalam mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden, antara lain melalui penguatan standar dan ketertelusuran di bidang keamanan pangan, pelayanan kesehatan, pertanian dan perikanan, perumahan dan permukiman, serta pendidikan, sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan nasional yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Beberapa SNI yang menjadi prioritas antara lain tuna ground meat beku, produk katering, ikan patin, susu bubuk kambing, sistem pembangkit energi angin, instalasi nuklir, kelurahan tangguh bencana, serta reklamasi lahan
bekas tambang. “Ke depan, standardisasi tidak hanya menjadi instrumen teknis, tetapi juga fondasi perlindungan masyarakat dan penguatan kedaulatan ekonomi nasional. Dengan arah kebijakan tersebut, kami berharap BSN dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan Indonesia,” tegas Kristianto.
