Businessasia.co.id- Dalam upaya mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045, pemerintah telah menegaskan arah pembangunan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Salah satu fokus utamanya adalah transformasi ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan, dengan menekankan penguatan produktivitas, nilai tambah, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks inilah, Infrastruktur Mutu Nasional (IMN) memegang peranan strategis.
IMN, yang pilarnya mencakup standardisasi, akreditasi, dan metrologi menjadi fondasi penting bagi tumbuhnya perekonomian nasional yang kokoh dan terpercaya, serta berfungsi sebagai enabler dalam transformasi struktur ekonomi dari berbasis komoditas menjadi industri bernilai tambah tinggi, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
IMN diwujudkan melalui ketersediaan standar yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha, serta kemudahan dalam penerapannya melalui dukungan lembaga penilaian kesesuaian yang meliputi laboratorium uji, lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, dan layanan metrologi. Seluruh elemen ini berperan penting dalam memastikan produk memenuhi persyaratan mutu secara konsisten.
Selain itu, penguatan harmonisasi standar dengan standar internasional juga menjadi bagian penting dari pembangunan IMN. Harmonisasi ini memastikan bahwa standar yang digunakan industri nasional selaras dengan praktik global, memberikan acuan teknis yang lebih komprehensif, meningkatkan keselamatan, serta memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
Namun, pemerataan IMN masih menjadi tantangan. Di sejumlah daerah, layanan IMN belum tersedia seoptimal wilayah lainnya, sehingga pemenuhan persyaratan mutu kerap membutuhkan waktu, biaya, dan upaya tambahan dari pelaku usaha.
Data BSN menunjukkan bahwa dari total 2.687 lembaga penilaian kesesuaian (LPK) dengan status aktif yang terakreditasi di Indonesia, sebanyak 1.704 atau 64,4 persen berada di Pulau Jawa. Sementara itu, wilayah Indonesia Timur memiliki 233 LPK terakreditasi atau sekitar 5 persen dari keseluruhan. Untuk layanan sertifikasi produk, dari 140 lembaga sertifikasi yang terakreditasi secara nasional, sebagian besar berlokasi di pusat pertumbuhan ekonomi. Di kawasan Timur tersedia 8 lembaga sertifikasi produk. Kondisi ini menunjukkan perlunya perluasan jangkauan layanan IMN agar pelaku usaha di seluruh wilayah dapat memperoleh pembuktian mutu secara lebih efisien.
Tantangan tersebut berdampak pada upaya hilirisasi dan pengembangan nilai tambah produk unggulan daerah. Dalam praktiknya, sejumlah daerah masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan penilaian kesesuaian, sehingga proses pemenuhan persyaratan mutu sering membutuhkan waktu dan biaya lebih besar. Padahal, industri nasional membutuhkan pengujian, sertifikasi, serta pengukuran yang akurat dan kredibel sebagai prasyarat peningkatan efisiensi dan keandalan produk.
Plt. Kepala BSN, Y. Kristianto Widiwardono, saat membuka Bulan Mutu Nasional (BMN) 2025 di Jakarta pada Rabu (26/11/2025), menegaskan bahwa penguatan dan perluasan layanan IMN merupakan agenda penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif.
“Pemerataan Infrastruktur Mutu Nasional adalah fondasi agar transformasi ekonomi tidak hanya terjadi di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi dirasakan hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Produk unggulan daerah memiliki potensi besar, dan tugas kita adalah memastikan mereka memperoleh akses yang efisien terhadap layanan pengujian, sertifikasi, dan metrologi. Dengan IMN yang kuat, kredibel, dan inklusif, kita memperkuat daya saing nasional untuk menuju Indonesia Emas 2045,” ungkap Kristianto.
Untuk menjawab tantangan tersebut, BSN menjalankan fungsi fasilitasi, pembinaan, dan harmonisasi kebijakan, termasuk pengembangan pedoman IMN serta koordinasi lintas sektor dengan kementerian, pemerintah daerah, lembaga penilaian kesesuaian, perguruan tinggi, asosiasi industri, serta mitra pembangunan. Upaya ini bertujuan memastikan IMN terus berkembang dan memberikan layanan yang lebih luas, efisien, dan kredibel bagi seluruh pemangku kepentingan.
Dalam penguatan ekosistem mutu nasional, BSN hingga saat ini telah memfasilitasi pengembangan 116 LPK agar siap memberikan layanan yang kredibel. Melalui program SNI Bina UMK, sebanyak 2.109.202 produk UMK telah mendapatkan pendampingan pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI). Selain itu, BSN juga telah melakukan pembinaan kepada 2.671 pelaku usaha untuk meningkatkan kesiapan mereka dalam memenuhi persyaratan mutu. Hingga Oktober 2025, BSN telah menerbitkan 4.016 Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI sebagai bentuk pengakuan atas produk yang memenuhi standar.
Selain memastikan kompetensi lembaga penilaian kesesuaian di dalam negeri, penguatan keberterimaan internasional juga menjadi prioritas. Melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN), Indonesia telah memperoleh pengakuan internasional melalui keanggotaan penuh pada ILAC dan IAF, serta penandatanganan MRA APAC & ILAC dan MLA IAF. Pengakuan ini memastikan bahwa hasil pengujian, kalibrasi, sertifikasi, dan inspeksi dari LPK terakreditasi KAN diakui secara global.
Dengan demikian, konsep ‘tested once, accepted everywhere’ atau ‘satu kali diuji, diterima di mana saja’ dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pelaku industri nasional. Sistem akreditasi yang diakui secara internasional memungkinkan produk Indonesia memasuki pasar global dengan lebih mudah, mengurangi hambatan teknis perdagangan, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok internasional.
Sebagai bagian dari upaya memperluas dampak program-program tersebut, BSN menghadirkan BMN 2025 sebagai ruang kolaboratif untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan terhadap pembangunan ekosistem mutu yang lebih merata dan berkelanjutan.
Dengan tema “Infrastruktur Mutu Nasional: Fondasi Mutu, Mendorong Penguatan Ekonomi untuk Indonesia Emas 2045”, BMN 2025 menjadi forum strategis untuk menyatukan visi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan lembaga penilaian kesesuaian dalam memperkuat IMN. Agenda ini juga mengangkat kebutuhan daerah, dinamika industri, kesiapan LPK, serta peran IMN dalam proses hilirisasi dan peningkatan daya saing nasional.
BMN 2025 menghadirkan soft launching skema akreditasi baru KAN, penyerahan sertifikat SNI untuk UMKM dan organisasi, penyerahan sertifikat akreditasi LPK, serta penandatanganan kerja sama strategis antara BSN dengan mitra eksternal. Selain itu, seminar nasional akan membahas arah kebijakan IMN dalam RPJMN 2025–2029 dengan menghadirkan Bappenas, pemerintah daerah, asosiasi LPK, dan pelaku industri yang telah memanfaatkan IMN untuk masuk ke pasar global.
Momentum BMN 2025 diharapkan memperkuat komitmen nasional dalam membangun IMN yang kokoh, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan global. Dengan pemanfaatan IMN yang merata di seluruh Indonesia, hilirisasi produk unggulan daerah dapat berkembang lebih kuat, daya saing industri nasional meningkat, dan masyarakat memperoleh layanan mutu yang kredibel sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
