Jakarta, Business Asia – Kasus kecelakaan yang terjadi di sektor konstruksi masih banyak terjadi di Indonesia, meski dalam beberapa tahun terakhir sudah memperlihatkan tren penurunan baik secara kuantitas maupun kualitas.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi Kementerian PU terus berupaya untuk menekan angka kecelakaan kerja sektor konstruksi dengan mengeluarkan berbagai kegiatan dan program dalam upaya meningkatkan implementasi keselamatan konstruksi di lapangan.
Antara lain pembentukan Gerakan Nasional Keselamatan Konstruksi (GNKK), pengaturan terkait Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), pembentukan tenaga ahli bidang keselamatan konstruksi melalui forum dan perkumpulan keselamatan konstruksi seperti Forum QHSE BUMN Karya, dan pembentukan dan pemberdayaan asosiasi keselamatan konstruksi.
Demikian dikatakan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Abdul Muis saat ditemui usai membuka acara Musyawarah Nasional (Munas) ke-2 Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia (PAKKI) di Jakarta, Minggu (8/12/2024).
“Implementasi keselamatan konstruksi adalah sebuah keharusan bagi para pelaku usaha jasa konstruksi,” kata Dirjen Abdul Muis.
Dikatakan, dalam beberapa tahun teakhir, isu keselamatan konstruksi masih menjadi perhatian serius. Dan maraknya kasus kecelakaan konstruksi yang terjadi pada 2017 dan 2018 menjadi titik balik dari praktik keselamatan konstruksi di Indonesia.
Kendati demikian, ia mengakui bahwa pada praktiknya sektor konstruksi yang berkeselamatan masih menghadapi sejumlah tantangan.
“Di antaranya tingkat kepatuhan yang beragam, kurangnya kompetensi tenaga konstruksi bidang keselamatan, kultur keselamatan yang masih lemah, dan keterbatasan pengawasan,” katanya.
Ia mencontohkan, dalam hal ketersediaan tenaga Ahli K3 Konstruksi yang bersertifikat saat ini terdata di angka 21.812 dan 320 tenaga ahli keselamatan konstruksi bersertifikat.
“Jumlah ini masih sangat jauh dari memadai dibandingkan dengan total objek pengawasan K3 yang menurut data Kemnaker per triwulan II 2024 yang mencapai 120.000 lebih objek pengawasan K3,” kata Dirjen Abdul Muis.
Dalam hal kultur keselamatan yang masih lemah, pihaknya berupaya untuk terus meningkatkan implementasi keselamatan konstruksi secara masif dan struktur melalui beragam kegiatan. Antara lain edukasi, sosialisasi, bimbingan teknis (bimtek), dan sebagainya.
“Keselamatan konstruksi merupakan sesuatu yang sangat penting sebab menyangkut nyawa orang. Saya berharap kedepan tidak ada lagi kecelakaan konstruksi yang menimbulkan korban nyawa manusia. Membudayakan konstruksi yang berkeselamatan, membutuhkan partisipasi dan komitmen antar pemangku kepentingan, untuk berkoordinasi, bersinergi, dan berkolaborasi,” katanya.
Karenanya ia menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan oleh PAKKI. Sebab PAKKI memiliki peran strategis dalam menerapkan dan memperkuat budaya keselamatan konstruksi di Indonesia.
“Saya berharap, PAKKI bisa berperan dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk memastikan implementasi keselamatan konstruksi berjalan secara berkelanjutan. Dengan sinergi ini diharapkan pula industri konstruksi di Indonesia dapat tumbuh lebih aman, adaptif, dan berdaya saing, sejalan dengan komitmen menuju keberlanjutan pembangunan nasional,” pungkas Dirjen Abdul Muis.
Munas ke-2 PAKKI diselenggarakan dengan mengusung tema “Peningkatan kompetensi anggota PAKKI dalam rangka menyongsong Indonesia maju dan Generasi Emas 2045.” Munas ke-2 PAKKI dihadiri oleh 21 DPW PAKKI se-Indonesia. (Hasanuddin)
