Jakarta – DPP GPSH (Dewan Pengurus Pusat Gerakan Pengawal Supremasi Hukum) mendesak Presiden RI untuk hentikan Kriminalisasi warga korban penyerobotan lahan tambang di Berau, Kalimantan Timur.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum DPP GPSH H. Moh. Ismail, SH, MH terkait intimidasi dan kriminalisasi yang dialami puluhan warga Kabupaten Berau bagi pelaku unjuk rasa. Aksi demo dan unjuk rasa itu sendiri dilakukan warga pemilik lahan untuk menuntut ganti rugi karena sudah lebih dari enam tahun tanah Hak miliknya diduga dirampok oleh perusahaan tambang batu bara PT. BERAU COAL.
“Keadilan yang di suguhkan oknum oknum Penegak Hukum di Berau Kaltim adalah selama lebih dari enam tahun warga yang lakukan aksi unjuk rasa nuntut haknya di beri hadiah pidana penjara. Jelas jelas dan sangat jelas para korban kriminalisasi masih hidup dalam penderitaannys masing- masing. Oleh karena itu kami mendesak Yang Mulia Presiden RI Ir. Joko Widodo untuk turun tangan hentikan kriminalisasi dan intimidasi ini ” tegas H. Moh. Ismail, SH, MH kepada wartawan Senin (11/XII/2023) di Jakarta.
Hadir dalam jumpa pers tersebut puluhan Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum Warga Berau yang tergabung dalam Ormas DPP GPSH. Lahan milik sekitar 3.000 warga yang diduga dirampok dan dikuasai secara sepihak oleh PT. Berau Coal seluas 6.000 hektar. Tanah yang belum dibayar ganti rugi tersebut sudah sejak enam tahun lalu memproduksi ribuan ton batubara.
Sementara itu menurut Adv. Drs Antoni Amir, SH (Penasehat DPP GPSH) ada kesengajaan dalam pembiaran kriminalisasi warga ini.
“Aksi-aksi warga Kabupaten Berau Kaltim yang lakukan protes menurut saya merupakan aktivitas Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Lagi pula aksi warga itu dijamin Konstitusi dan Undang Undang. Oleh karena itu, tugas utama aparat penegak hukum dalam memberikan Pelayanan dan Pengamanan harus maksimal setiap aktivitas Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Tetapi pada kenyataannya pihak POLRI malah lakukan tekanan, intimidasi dan Kriminalisasi kepada para korban. Bahkan beberapa korban sudahdivonis pengadilan dengan tuduhan yang tidak jelas,” Ujar Antoni Amir yang juga mantan Anggota Komisi III DPR RI itu.
Dalam catatan DPP GPSH hasil pertemuan Tim Kuasa Hukum dari DPP GPSH di Berau terungkap beberapa warga yang diduga dikriminalisasi Aparat misalnya Jumali, pasutri Yupiter dan Magdalena, Muh Anti Bakri serta ratusan warga lainnya.
Korban bernama Muh Bakri yang mengaku tidak hadir dalam aksi unjuk rasa dituduh hadir sekaligus sebagai penggerak unjuk rasa. Bahkan Bakri divonis hakim sekitar setahun. Demikian halnya Jumali dituduh mencuri pipa pralon, padahal dalam persidangan tidak satupun saksi yang melihat Jumali mencuri / membawa pipa pralon seperti yang ada dalam tuduhan. Akibatnya Jumali di penjara beberapa tahun. Begitu juga Pasangan Suami Istri Yupiter dan Magdalena ditahan dan divonis cukup tinggi, padahal dia tidak terbukti lakukan pemalsuan sertifikat tanah miliknya sendiri. Bahkan pasangan ini rumahnya pun ludes dibakar oleh orang tak dikenal. Selain itu sampai saat ini Muh Amri Bakri tidak diketahui keberadaannya.
Menurut Adv. Brigjen (Purn) TNI Erling Riyadi,SH,MH bahwa modus kriminalisasi yang dilakukan oknum oknum Penegak hukum hingga menjebloskan warga Berau pemilik sah lahan ke penjara adalah suatu upaya pelaku menjalankan PERADILAN SESAT.
Wajar saja katanya jika warga protes dan lakukan beberapa kali unjuk rasa. Karena yang menjawab unjuk rasa dan protes itu pihak Aparat. Sementara pihak PT BERAU COAL hanya janji ke janji saja. Dengan arogan pihak Aparat lakukan pemanggilan sekaligus intimidasi. Oleh karena itu ditengah tengah ketakutan dan kesulitan ekonomi mereka menunggu kepastian aset yang telah dikuasai oleh perusahaan bersangkutan KAPAN AKAN DIBAYAR ??? Terkait ini DPP GPSH protes keras atas diabaikannya perlindungan terhadap saudara saudara Warga di Kabupaten Berau.
