Kementerian BUMN mengumumkan perubahan signifikan dalam susunan Dewan Pengawas dan Direksi Peruri pada Senin, 31 Juli 2023 melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-220/MBU/07/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Peruri dan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-220/MBU/07/2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Peruri.
Perubahan ini dipandang sebagai langkah strategis dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks dan beragam di tengah derasnya arus digitalisasi.
Susunan baru ini diharapkan akan memberikan arah baru bagi perusahaan dalam menjalankan operasi bisnis inti dan ekspansi bisnis digital Peruri ke depannya, serta menghadapi dinamika pasar global yang terus berubah.
Berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri BUMN, Erick Thohir, berikut adalah susunan Dewan Pengawas dan Direksi Peruri yang baru:
Susunan Dewan Pengawas Peruri:
1. Ketua : Dwi Pranoto
2. Anggota : Salamat Simanullang
3. Anggota : Sutanto
4. Anggota : Nanik Murwati
5. Anggota : Djanurindro Wibowo
Susunan Direksi Peruri:
1. Direktur Utama : Dwina Septiani Wijaya
2. Direktur Currency and Security Solution : Saiful Bahri
3. Direktur SDM, Teknologi dan Informasi : Gandung A. Murdani
4. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Fajar Rizki
5. Direktur Digital Business : Farah Fitria Rahmayanti
Fajar Rizki diangkat kembali menjadi anggota Direksi Peruri sebagai Direktur
Keuangan dan Manajemen Risiko, setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur
Pengembangan Usaha yang berakhir pada 18 Juli 2023 dan pernah menjabat sebagai
Kepala Divisi Keuangan di Peruri. Dengan latar belakang tersebut, Fajar Rizki
diharapkan mampu mengemban tanggung jawab untuk membawa perusahaan menuju tingkat keunggulan yang lebih tinggi.
Selain itu, Farah Fitria Rahmayanti juga bergabung di jajaran Direksi Peruri sebagai
Direktur Digital Business. Sebelumnya, Farah adalah Kepala Strategic Business Unit (SBU) Bisnis Digital Peruri. Keahlian dan pengalamannya diharapkan dapat membawa transformasi bisnis Peruri ke arah yang lebih baik.
Adapun Perubahan Nomenklatur terjadi pada jabatan yang diemban Saiful Bahri, dari yang sebelumnya bernama Direktur Operasi menjadi Direktur Currency and Security Solution. Perubahan Nomenklatur juga terjadi pada jabatan Direktur Pengembangan Usaha yang sebelumnya diisi oleh Fajar Rizki, menjadi Direktur Digital Business yang saat ini dijabat oleh Farah Fitria Rahmayanti.
Erick Thohir juga mengangkat anggota-anggota Dewan Pengawas Peruri yang baru yaitu Nanik Murwati dan Djanurindro Wibowo. Bersamaan dengan itu, Kementerian BUMN memberhentikan dengan hormat Rudy Salahuddin dan Djoko Hendratto sebagai Anggota Dewan Pengawas Peruri.
Salinan Surat Keputusan Menteri BUMN ini dibacakan oleh Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media, YB Priyatmo Hadi melalui aplikasi virtual meeting.
Pada kesempatan ini Priyatmo turut menyampaikan terima kasih kepada Rudy
Salahuddin dan Djoko Hendratto, serta kepada Winarsih Budiriani atas segala
sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi di Peruri.
Dwina Septiani Wijaya, Direktur Utama Peruri menyatakan, “Kami sangat optimis
dengan susunan baru Dewan Pengawas dan Direksi Peruri. Dengan beragam latar
belakang dan pengalaman yang kuat, kami siap menghadapi tantangan dan peluang
di masa depan. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan nilai perusahaan dan
kepercayaan dari para pemangku kepentingan kami.”
Kepala Sekretariat Perusahaan Peruri, Adi Sunardi menambahkan, “Perubahan susunan Dewan Pengawas dan Direksi di Peruri merupakan hal yang wajar dan
lumrah terjadi dalam organisasi bisnis yang dinamis. Salah satu tujuan dari perubahan
ini untuk meningkatkan tata kelola dan memastikan efektivitas pengelolaan
perusahaan serta penerapan strategi yang berkelanjutan.”
Melalui perubahan susunan Dewan Pengawas dan Direksi, Peruri tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan, menciptakan nilai bagi pemilik modal yaitu pemerintah Republik Indonesia dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan.
