Businessasia.co.id — Anggota DPD RI asal DKI Jakarta, Fahira Idris, menilai peresmian operasional 166 Sekolah Rakyat oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah strategis negara dalam membangun sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan struktural melalui pendidikan inklusif.
Menurut Fahira, kehadiran Sekolah Rakyat di 34 provinsi menunjukkan perubahan pendekatan negara dalam kebijakan pendidikan. Negara tidak hanya memperluas akses sekolah, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga prasejahtera dapat belajar tanpa hambatan biaya dan kebutuhan dasar.
“Sekolah Rakyat bukan sekadar penambahan gedung sekolah. Ini adalah wujud keberpihakan negara kepada kelompok paling rentan agar anak-anak bisa belajar dengan martabat dan harapan masa depan,” ujar Fahira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1).
Ia menjelaskan, penyediaan asrama, konsumsi, seragam, dan perlengkapan sekolah menjadi faktor penting yang membedakan Sekolah Rakyat dari program pendidikan konvensional. Skema tersebut dinilai mampu menghilangkan persoalan ekonomi yang selama ini membuat banyak anak terpaksa putus sekolah.
Fahira menilai kemiskinan di Indonesia masih bersifat antargenerasi. Anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya menghadapi keterbatasan ekonomi, tetapi juga persoalan gizi, lingkungan belajar, dan dukungan sosial. Dalam konteks itu, Sekolah Rakyat dipandang sebagai bentuk intervensi negara yang lebih menyeluruh. “Ketika hambatan ekonomi disingkirkan dari proses belajar, pendidikan kembali pada hakikatnya sebagai alat mobilitas sosial,” katanya.
Ia juga mengapresiasi sebaran Sekolah Rakyat yang menjangkau berbagai wilayah, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurut Fahira, pemerataan akses pendidikan menjadi kunci untuk memastikan pembangunan sumber daya manusia tidak terpusat di wilayah tertentu. “Anak-anak di daerah mana pun, dari Kalimantan hingga Papua, memiliki hak yang sama untuk bermimpi dan berkompetisi. Negara harus hadir memastikan titik awal yang adil,” tegasnya.
Ekosistem Pendidikan Nasional
Fahira menilai Sekolah Rakyat sebagai bagian dari ekosistem pendidikan nasional yang saling melengkapi. Kehadirannya bersama program Sekolah Garuda, menurut dia, mencerminkan strategi dua jalur pembangunan pendidikan: pemenuhan keadilan sosial dan pengembangan talenta unggul.
Namun demikian, Fahira mengingatkan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan di lapangan. Ia menekankan pentingnya akurasi data penerima manfaat agar program tepat sasaran, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. “Anak-anak dari latar belakang prasejahtera membutuhkan guru yang bukan hanya kompeten secara akademik, tetapi juga mampu memberikan pendampingan psikososial,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perlunya kurikulum yang adaptif dengan konteks lokal, penguatan pendidikan karakter, serta keterampilan hidup agar peserta didik tetap terhubung dengan komunitasnya. Selain itu, tata kelola dan pengawasan anggaran harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. “Pendidikan adalah proyek jangka panjang. Jika konsistensi kebijakan dijaga, Sekolah Rakyat akan menjadi investasi strategis untuk menekan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan di masa depan,” kata Fahira.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasional 166 Sekolah Rakyat pada Senin (12/1/2026). Peresmian dipusatkan di Sekolah Rakyat Terpadu 9 Banjarbaru yang berada di lingkungan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
