Businessasia.co.id— Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi capaian swasembada beras yang diumumkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan tonggak strategis dalam memperkuat kedaulatan bangsa, khususnya di tengah tantangan global berupa perubahan iklim, konflik geopolitik, serta ketidakstabilan rantai pasok pangan dunia.
Fahira menilai swasembada beras tidak dapat dipandang semata sebagai capaian teknis sektor pertanian. Lebih dari itu, swasembada mencerminkan kemampuan negara menjamin kebutuhan dasar rakyatnya secara mandiri. “Beras bukan sekadar komoditas, melainkan bagian dari denyut kehidupan masyarakat. Ketika kebutuhan beras dipenuhi dari produksi dalam negeri, Indonesia menegaskan kemandiriannya sebagai bangsa agraris,” ujar Fahira di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Ia menambahkan, capaian tersebut patut disyukuri sekaligus diapresiasi karena melibatkan kerja kolektif banyak pihak, mulai dari petani di tingkat akar rumput hingga pemerintah yang memperkuat kebijakan pangan nasional.
Menurut Fahira, swasembada beras juga memiliki dampak langsung terhadap stabilitas sosial dan ekonomi. Harga beras yang terkendali dinilai sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang sebagian besar pengeluarannya dialokasikan untuk kebutuhan pangan. “Dengan produksi nasional yang kuat dan stok yang memadai, negara memiliki ruang lebih besar untuk melindungi rakyat dari gejolak harga dan praktik spekulasi pasar,” katanya.
Dirasakan Petani
Meski demikian, Fahira mengingatkan agar capaian swasembada tidak berhenti pada angka produksi semata. Ia menekankan pentingnya memastikan manfaat swasembada benar-benar dirasakan oleh petani sebagai aktor utama sektor pertanian.
Ia menyebut, kebijakan harga gabah yang adil, kepastian penyerapan hasil panen oleh negara, akses pembiayaan yang terjangkau, serta perlindungan dari praktik tengkulak harus menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pangan nasional.
Selain itu, Fahira juga menyoroti aspek keberlanjutan. Menurutnya, swasembada beras harus dibangun secara jangka panjang dan adaptif terhadap perubahan iklim yang semakin ekstrem. “Ancaman banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem menuntut pembangunan pertanian berbasis adaptasi iklim. Penguatan irigasi, pengembangan benih tahan iklim, pemanfaatan teknologi modern, dan diversifikasi pola tanam menjadi kunci agar swasembada tetap kokoh,” jelasnya.
Fahira mendorong agar swasembada beras dijadikan pijakan menuju kedaulatan pangan yang lebih luas. Ia mengingatkan bahwa ketahanan pangan nasional tidak boleh bertumpu pada satu komoditas saja. “Diversifikasi pangan lokal seperti sagu, jagung, singkong, sorgum, dan pangan lokal lainnya perlu diperkuat. Selain membuat sistem pangan lebih tangguh, hal ini juga mendorong pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat,” ujarnya.
Fahira menegaskan bahwa swasembada pangan sejatinya merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Menurutnya, keberhasilan hari ini harus diikuti dengan kebijakan berkelanjutan agar generasi mendatang tetap memiliki akses terhadap pangan yang aman, terjangkau, dan berkeadilan. “Swasembada beras adalah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi rakyat dan menjaga martabat bangsa,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Indonesia resmi mencapai swasembada beras pada tahun 2025. Pengumuman tersebut disampaikan saat Presiden menghadiri kegiatan panen raya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Rabu, 7 Januari 2026.
