Jakarta, Business Asia – Konferensi Pendidikan Indonesia (KPI) 2025 resmi ditutup hari ini dengan pembacaan “Janji Publik” oleh Lingkar Daerah Belajar (LDB), menandai komitmen, kolektif baru lintas pemangku kepentingan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, berkeadilan, adaptif terhadap zaman, dan berpihak pada setiap anak.
Pembacaan janji publik ini dilakukan secara simbolis oleh perwakilan dari pemerintah pusat dan daerah.
Keterlibatan unsur lintas sektor seperti DPR RI/DPRD, komunitas penggerak pendidikan, perkumpulan orang tua murid, lembaga pendidikan tenaga kependidikan, akademisi, organisasi profesi guru, organisasi siswa, penyelenggara sekolah swasta, organisasi masyarakat sipil, dan media turut memperkuat pesan bahwa perubahan pendidikan adalah tanggung jawab bersama mulai dari kebijakan hingga ruang kelas.
Dalam seremoni penutupan yang digelar di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pentingnya melanjutkan semangat kolaboratif ke tingkat aksi nyata di daerah dan apa yang sudah dilakukan Jakarta sebagai anggota LDB dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dan belajar dari daerah lainnya.
“KPI bukan sekadar forum diskusi, tetapi tonggak untuk mempercepat reformasi sistem pendidikan secara terukur dan berkelanjutan,” ujar Pramono saat menyampaikan pidato penutup.
Ia juga menyoroti kebijakan afirmatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membuka akses pendidikan bahwa “Penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) kepada 707.662 siswa dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) kepada 15.791 mahasiswa telah tersalurkan tahun ini. Kami ingin memastikan bahwa kesempatan belajar tidak berhenti di ruang kelas. Mahasiswa penerima KJMU bisa mengakses tempat edukatif seperti TMII, Monas, dan museum secara gratis karena pendidikan juga harus hidup di ruang-ruang publik,” tambahnya.
Komitmen Kolektif, Arah Baru Pendidikan
Janji Publik yang dibacakan bersama menjadi penanda arah baru pendidikan berbasis kolaborasi. Ketua LDB, Stien Matakupan, menyebut, “Janji publik ini sebagai bentuk keberanian untuk memperkuat gerakan kolektif, mendorong perubahan sistemik yang melibatkan seluruh ekosistem pendidikan, mulai dari kebijakan pusat hingga praktik akar rumput. Kami juga menekankan pendekatan yang jujur, berbasis data, partisipatif untuk pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dalam dua hari konferensi, ratusan pemangku kepentingan pendidikan dari berbagai daerah termasuk guru, kepala sekolah, pembuat kebijakan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, serta perwakilan anak dan keluarga turut serta dalam diskusi lintas sektor. Mereka berbagi praktik baik dan merumuskan agenda nyata untuk menghadirkan pendidikan yang adaptif terhadap perubahan zaman dan teknologi.
KPI 2025 menunjukkan bahwa transformasi pendidikan tidak lagi bisa ditopang oleh kebijakan pusat semata. Inisiatif daerah dan kolaborasi multi pihak yang kuat menjadi kunci menjembatanikesenjangan kualitas dan akses pendidikan antarwilayah, yang menempatkan anak sebagai pusat, dengan fondasi keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.
Dengan berakhirnya KPI 2025, semangat kolaborasi ini diharapkan terus tumbuh sebagai gerakan nasional yang menjadikan anak sebagai pusat dari setiap keputusan pendidikan.
