Jakarta, Business Asia – Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S. menyampaikan bahwa dalam rangka memperkuat arah pembangunan Ekonomi Biru di Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional secara resmi meluncurkan hasil penyelarasan dan pengembangan kajian Blue Food Assessment (BFA) serta skor terbaru Indonesia Blue Economy Index (IBEI).
Kedua kajian ini tidak hanya menyajikan data dan temuan strategis mengenai peran pangan akuatik dalam sistem pangan nasional, namun juga bertujuan untuk mensosialisasikan capaian dan tantangan sektor kelautan kepada para pemangku kepentingan lintas sektor.
Melalui peluncuran dokumen tersebut, diharapkan terbangun kesadaran bersama untuk menginternalisasi pangan akuatik sebagai bagian integral dari sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan baik pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas lokal, maupun mitra pembangunan, serta membangun koneksi baru guna mempercepat transformasi ekonomi biru di Indonesia.
“Melalui BFA dan IBEI, kami menekankan pentingnya integrasi pangan akuatik sebagai bagian dari transformasi sistem pangan di Indonesia dan indeks ekonomi biru yang berperan untuk menilai capaian pembangunan ekonomi di sektor biru, sebagai alat ukur yang komprehensif dan berbasis data dalam menilai kinerja pembangunan sektor biru, khususnya ekonomi di Indonesia secara berkelanjutan, inklusif, dan berbasis ekosistem,” jelas Menteri Rachmat Pambudy saat meluncurkan Blue Food Assessment dan Indonesia Blue Economy Index 2025, Rabu (06/08).
Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Uni Eropa (EU), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Stanford University, Microsave Consulting (MSC), dan mitra pembangunan lainnya merancang Blue Food Assessment (BFA) utamanya untuk mengidentifikasi dan memetakan kondisi pangan akuatik di Indonesia yang berkontribusi dalam menciptakan sistem pangan akuatik dan Indonesia Blue Economy Index (IBEI) untuk mengukur ketercapaian pembangunan ekonomi biru yang lebih efisien, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
“Uni Eropa bangga mendukung upaya Indonesia dalam mengembangkan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif melalui rangkaian inisiatif seperti Blue Food Assessment dan Indonesia Blue Economy Index. Alat-alat pengukuran berbasis data ini mencerminkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memperkuat proses perancangan kebijakan berbasis bukti dengan tujuan melindungi keanekaragaman hayati laut, mendorong mata pencaharian masyarakat pesisir, dan meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Kami percaya bahwa kerjasama strategis antara Uni Eropa di bidang maritim akan memperkuat ketahanan laut, merealisasi industri perikanan yang berkelanjutan, dan turut mendorong pertumbuhan hijau dan berkontribusi pada tujuan kolektif global terkait iklim dan keanekaragaman hayati,” tutup H.E. Stéphane Mechati, Kuasa Usaha ad Interim Uni Eropa untuk Indonesia.
