Jakarta, Businessasia.id – Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkolaborasi mengembangkan Dashboard Stunting dan Keluarga Berisiko Stunting. Langkah strategis ini membantu pencapaian target penurunan angka stunting hingga di bawah 14% pada 2024.
Data yang digunakan pada dashboard tersebut berasal dari Pendataan Keluarga Tahun 2021 yang telah dilaksanakan oleh BKKBN. Data dari 68.478.139 kepala keluarga berhasil dihimpun pada kegiatan tersebut.
Terdapat 12 indikator yang diakomodasi pada dashboard stunting, meliputi kasus balita stunted, keluarga berisiko stunting, keluarga dengan anak usia 0-23 bulan, keluarga dengan anak usia 24-59 bulan, keluarga dengan anak usia balita, dan keluarga prasejahtera.
Indikator selanjutnya yaitu: keluarga sasaran memiliki jamban tidak layak, keluarga sasaran memiliki rumah tidak layak huni, keluarga sasaran memiliki sumber air minum tidak layak, pasangan usia subur hamil, prevalensi stunting, dan prevalensi underweight.
Pemetaan yang dilakukan oleh BIG membantu BKKBN menunjukkan lokasi penduduk yang menjadi sasaran penurunan angka stunting. Keluarga dengan ibu hamil yang menjadi sasaran dalam program ini kemudian diperiksa faktor risikonya.
Melalui data by name by address, BKKBN dapat menerjunkan tim pendampingan keluarga untuk melakukan tindakan pencegahan stunting dengan lebih efektif dan efisien.
Dashboard disampaikan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo kepada Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja di Desa Kesetnana, Timor Tengah Selatan, NTT, pada Kamis, 24 Maret 2022.
Menurut Presiden, ada beragam faktor yang perlu diperhatikan untuk mengatasi stunting. Ia menyampaikan perlunya pengetahuan bagi calon keluarga, intervensi gizi anak, juga lingkungan tempat tinggal.
“Tidak hanya intervensi pemberian makanan tambahan. Saya melihat langsung di lapangan. Kita tahu rata-rata anak stunting tinggal di rumah yang tidak layak huni. Perlu intervensi terpadu supaya untuk mencapai target yang ingin kita raih,” tutur Jokowi.
Selain itu, Presiden menggarisbawahi perlunya kolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan stunting. “Tanpa kerja terpadu dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan seluruh masyarakat, akan sangat sulit mencapai target yang ditentukan,” jelas Jokowi.
Dashboard Stunting akan terus dikembangkan untuk memberikan data yang valid, real time, akurat dan tepat sasaran untuk mendukung program penurunan angka stunting.
