Jakarta,Businessasia.id– Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan, Kementerian Perdagangan telah mencanangkan enam program prioritas yang perlu segera dilaksanakan pada 2022. Program tersebut yaitu stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok, digitalisasi perdagangan, peningkatan ekspor nonkomoditas, penanganan perkembangan isu baru perdagangan, sukses Presidensi G2 Indonesia, serta dukungan reformasi organisasi dan sumber daya manusia
Hal ini disampaikan Mendag Lutfi dalam rapat kerja dengan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI secara hibrida pada hari Senin (21/3).
“Program prioritas Kemendag sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi struktural,” ucap Mendag.
Mendag menyebut, untuk mendukung pencapaian prioritas nasional dan sasaran strategis tersebut, Kemendag telah menetapkan beberapa target, diantaranya surplus neraca perdagangan sebesar USD 31,4—31,7 miliar; pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa sebesar 5,1—5,5 persen; inflasi pangan terjaga 2,1—4,1 persen; pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sub sektor perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor sebesar 5,3 persen; serta Pertumbuhan UMKM yang memasarkan produk melalui perdagangan sistem elektronik sebesar 5 persen.
Mendag Lutfi menambahkan, pada 2022, terdapat beberapa kegiatan perdagangan di daerah yang memiliki manfaat langsung oleh masyarakat. Adapun kegiatan perdagangan tersebut, pembangunan/revitalisasi 132 unit pasar rakyat di 115 kabupaten/kota dan Pembangunan/revitalisasi 2 unit gudang non-SRG di 2 Kabupaten/Kota; pembangunan pusat jajanan kuliner dan cinderamata pada 3 kawasan wisata, pemberian bantuan barang penunjang untuk instansi penerbit surat keterangan asal (SKA), pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi bidang perdagangan di 34 provinsi; serta pelaksanaan bantuan sarana perdagangan di 10 pesantren mart dan perbaikan toko/warung di 13 daerah.
Di sisi lain, Komite II DPD menyampaikan dukungan terhadap kebijakan yang ditetapkan Kemendag dalam mengatasi permasalahan ketersediaan dan stabilisasi harga bapok. Komite II DPD merekomendasikan kolaborasi dan sinergitas Kemendag dengan kementerian sectoral lainnya untuk melakukan proyek percontohan di setiap daerah sesuai dengan potensinya.
