Businessasia.co.id– Pemerintah Indonesia terus mendorong percepatan transformasi digital nasional sebagaimana tertuang dalam visi Indonesia Digital 2005. Visi ini menekankan pentingnya kolaborasi seluruh entitas pemerintahan dalam membangun ekosistem digital yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan guna mendukung Indonesia yang maju dan berdaulat.
Sejalan dengan visi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah lama mengambil peran aktif dalam pengembangan ekosistem digital pemerintahan. Komitmen ini tidak hanya dilakukan saat ini, tetapi telah dimulai sejak bertahun-tahun lalu. Salah satu bentuk awal penerapan transformasi digital di Kementerian PUPR adalah pengembangan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang telah diinisiasi sejak 1996. Inisiatif ini menjadi fondasi kuat dalam membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang transparan dan akuntabel.
Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PU, Lisniari Munthe menyampaikan, sebagai dasar penerapan SPBE, Kementerian PU telah memiliki Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penerapan SPBE. Regulasi ini menjadi payung hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
Penerapan SPBE ini bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel; meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital; mengintegrasikan proses bisnis, data, aplikasi, dan infrastruktur pemerintahan; serta mendukung percepatan Transformasi Digital Nasional dan Satu Data Indonesia.
Lisniari mengungkapkan, dalam mengelola informasi publik, Biro Komunikasi Publik memiliki berbagai tantangan. Pertama, bagaimana mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (aset digital). “Kedua, membangun awareness generasi muda sebagai owner infrastruktur di masa depan. Sebagian besar pengguna digital adalah anak-anak muda, kami menganggap itu sebagai owner infrastruktur di masa depan,” ujar Lisniari saat penjurian Indonesia Digital Innovation & Achievement Awards 2025 (IDIA Awards 2025) pada Jumat (12/12/2025).
Tantangan selanjutnya memperluas jangkauan komunikasi publik hingga ke daerah, memelihara engagement dengan publik, dan membangun branding instansi yang yang kuat dan matang. “Saat ini media sosial media dan media digital diharapkan bisa menyampaikan secara lebih baik program-program pemerintah sehingga bisa mendapatkan engagement yang lebih baik kepada publik,” tutur Lisniari.
Pada kesempatan tersebut, Lisniari menyampaikan strategi keterbukaan publik Kementerian PU diantaranya memperkuat pemanfaatan kanal informasi publik publik berbasis teknologi sehingga akses masyarakat menjadi lebih cepat, terbuka, dan mudah dijangkau. Strategi pertama, memperkuat tata kelola layanan informasi publik dengan mengevaluasi standar layanan informasi dalam kerangka regulasi, penyamaan standar layanan informasi publik di seluruh pelaksana PPID baik di tingkat pusat maupun daerah, penguatan SDM dan melakukan terobosan pelayanan informasi publik.
Kedua, membangun kolaborasi dan komunikasi publik dengan beragam stakeholder, influencer dan key opinion leader dalam penyampaian informasi publik sehingga mendorong partisipasi publik terhadap penyelenggaraan pembangunan infrastruktur. Strategi selanjutnya, mempublikasikan informasi program kementerian secara masif kepada masyarakat, dan mengoptimalkan infrastruktur digital layanan informasi publik.
Di dalam melayani permohonan informasi publik, Kementerian PU memiliki website sahabat.pu.go.id untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses informasi, perizinan hingga layanan lainnya. “Saat ini kami melakukan pengembangan website sahabat.pu.go.id untuk integrasi fitur pada website, pelayanan ticketing, hingga pengembangan AI,” tutur Lisniari.
Kementerian PU juga memiliki Contact Center, Whatsapp Center dan Hotline 158 sebagai media bagi masyarakat untuk menanyakan berbagai informasi. Layanan yang paling banyak diakses masyarakat diantaranya konsultasi bangunan gedung dan SIMBG; konsultasi sertifikat badan usaha (SBU), sertifikat keahlian (SKA), dan sertifikat ketrampilan (SKT); dan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko subsektor jasa konstruksi
Berbagai inovasi digital dikembangkan oleh Kementerian PU untuk mendukung keterbukaan publik, diantaranya SITABA PU (sitaba.pu.go.id) untuk informasi penanganan infrastruktur PU terdampak bencana dan SIGI PU (sigi.pu.go.id) sebagai dashboard monitoring tanggap darurat bencana secara real time. Inovasi lainnya yaitu Portal Open Data (data.pu.go.id) yang berisi data terbuka dan informasi terkait infrastruktur PU, serta JALAN KITA (jalankita.binamarga.pu.go.id) sebuah sistem informasi laporan jalan atau jembatan rusak.
Kementerian PU juga mengembangkan KLOP (Karya Layanan Online PU), sebuah portal e-knowledge manajemen pengetahuan terpadu Kementerian PU. Portal ini juga menyediakan materi e-Learning yang bisa diakses masyarakat. “Di sini masyarakat dapat melakukan interaksi dan belajar apa yang dimiliki oleh Kementerian PU secara gratis. Masyarakat juga dapat melakukan tanya jawab dengan tenaga tenaga ahli di kementerian PU,” pungkas Lisniari.
