PT Phapros Tbk yang merupakan bagian dari Holding BUMN farmasi terus berkomitmen penuh memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program tanggung jawab sosialnya pada Semester I 2023 yang lalu. Serangkaian inisiatif yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan juga menjadi komitmen Phapros pada kurun waktu pertengahan tahun kemarin.
Menurut Direktur Utama Hadi Kardoko, paruh pertama 2023 menjadi bukti dedikasi perusahaan untuk mendorong praktik berkelanjutan melalui program berbasis community development.
Kami memberdayakan UMKM yang mayoritas berada di Jawa Tengah dan sekitarnya dengan menyalurkan dana bergulir hampir tiga miliar rupiah per tahunnya untuk mendukung mitra usaha kami. UMKM tersebut pun berasal dari berbagai sektor. Kami ingin mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan kemandirian usaha bagi pelaku ekonomi mikro sehingga mampu meningkatkan daya saing mereka,” tuturnya di Jakarta (29/08/2023).
Ekonomi lokal, tambah Hadi, adalah faktor pendorong ekonomi nasional. Pertumbuhan UMKM di berbagai daerah adalah daya ungkit yang tinggi dalam menumbuhkan PDB Indonesia. “Karena itulah komposisi kegiatan sosial kami mayoritas mengarah kepada pemberdayaan UMKM. Selain melalui pemberian dana kemitraan, Phapros juga berkontribusi memberikan pelatihan kepada para mitra secara berkala dan mengikutsertakan mereka dalam berbagai ajang pameran.
Hal ini bertujuan agar para pelaku usaha mikro tumbuh menjadi usaha yang berdaya saing global, dengan target tidak hanya pasar domestik, tetapi juga pasar global” Di sisi lain, masih melalui program tanggungjawab sosialnya, Phapros bukan hanya berkomitmen terhadap pertumbuhan pengusaha mikro, tetapi juga berkomitmen untuk mengurangi angka stunting di Indonesia melalui kolaborasi dengan beberapa puskesmas di kota Semarang.
Phapros memulai program selama 90 hari melalui intervensi makanan bergizi, berkolaborasi dengan Tenaga Kesehatan, termasuk juga memberikan pelatihan tentang produksi camilan sehat bagi kader Posyandu di beberapa Puskesmas yang langsung berinteraksi dengan masyarakat.
Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mengatakan bahwa program penurunan angka stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, namun juga swasta atau industri terutama melalui program TJSL. “Pemerintah harus merangsang swasta atau industri agar mau ikut mengentaskan stunting dengan insentif baik fiskal atau pelonggaran pajak maupun lainnya,” tuturnya.
Amin juga mengapresiasi langkah BUMN yang proaktif memperkuat pendanaan bagi UMKM berbasis lokal. Di mana saat ini era digitalisasi mampu mendukung percepatan pertumbuhan UMKM, tetapi di sisi lain juga ada beberapa kesulitan yang harus dihadapi untuk bertumbuh di masa digital saat ini.
“Pertama, banyak pelaku UMKM yang masih belum melek digital sehingga mereka kesulitan menggunakan fitur-fitur di berbagai platform yang ada. Kedua, banyaknya pelaku UMKM yang kesulitan mengakses internet sehingga menghambat proses digitalisasi UMKM.”
Data Kemenkop UKM menyebut, ada 63 persen pelaku UMKM yang kesulitan bekerja dari rumah karena kurangnya akses internet. Hambatan ketiga, pandemi Covid-19 membuat jutaan UMKM terpuruk sehingga mereka kesulitan modal untuk bangkit. Data Bank BRI menyebutkan, saat ini terdapat 57 juta pelaku UMKM. “Perusahaan BUMN dan anak usahanya perlu membantu akselerasi digital UMKM melalui kegiatan CSR, dan holding BUMN yang proaktif memperkuat layanan keuangan perlu diapresiasi,” tutupnya.
