Belum lama berselang, Privy menerima kunjungan Delegasi Pemerintah Australia dipimpin Menteri Industri dan Sains Australia, The Hon Ed Husic MP. Kunjungan tersebut sedianya untuk mengenal lebih dalam mengenai layanan identitas dan tanda tangan digital, sistem keamanan informasi dan tim manajemen Privy.
Pada Kamis, 7 September 2023, Privy menyambut kedatangan delegasi The Australian Trade and Investment Commission (Austrade) di Kawasan Cibis Park, Jakarta. Xavier Simonet selaku CEO Austrade didampingi Senior Trade and Investment Commissioner Austrade, Sally Deane, Senior Investment Manager Austrade, Hanifan Ahda Tarmizi serta Director Investment NSW, Yonathan Wijaya diterima langsung oleh tim manajemen Privy.
“Kami senang dapat mengunjungi kantor baru Privy di Jakarta untuk mendiskusikan investasi dan rencana lebih lanjut soal ekspansi bisnis di Australia. Pembukaan kantor Privy di Sydney menjadi contoh bagus untuk pengembangan investasi yang dilakukan antara Pemeritah Australia dan Indonesia. Kami pun sangat senang bahwasanya Austrade dan tim investasi NSW dapat mendukung investasi dan ekspansi bisnis Privy serta meningkatkan peran Austrade dalam hubungan B2B antara Indonesia dan Australia,” ungkap Xavier melalui keterangan tertulisnya.
Pertemuan tersebut bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Anthony Albanese dan Menteri Luar Negeri Penny Wong dalam rangka KTT ASEAN pekan ini. Kedatangan kedua petinggi Pemerintah Australia ini dalam rangka menyampaikan Strategi Ekonomi Asia Tenggara Australia hingga tahun 2040 yang menyoroti perlunya peningkatan investasi dua arah antara Australia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, datangnya delegasi Austrade ke kantor Privy diharapkan dapat memperlancar kegiatan bisnis dan perdagangan menggunakan identitas digital serta tanda tangan elektronik tersertifikasi buatan Indonesia di Australia. Asistensi Austrade diharapkan memperkuat ekspansi bisnis serta layanan Privy di Negeri Kangguru.
Lebih jauh Xavier mengatakan, sebelumnya Austrade pernah memberi dukungan bagi perusahaan teknologi unicorn asal Indonesia membuka kantor di Melbourne. Hal menjadi sinyal positif bagi pengembangan sektor teknologi Australia-Indonesia di masa datang. “Selain pernah membantu perusahaan Indonesia lain untuk berkembang di Australia, beberapa waktu lalu kami juga pernah membantu perusahaan unicorn teknologi berekspansi di Australia. Dengan demikian, ekspansi Privy dapat mendorong perusahaan-perusahaan startup teknologi asal Indonesia lain untuk melebarkan bisnis di Australia,” imbuh Xavier.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh CEO Privy, Marshall Pribadi dan CIO Privy, Krishna Chandra. “Privy menyambut baik kerjasama yang dibangun dengan Austrade untuk menjangkau market yang lebih luas lagi baik untuk kerja sama dengan perusahaan Australia atau perusahaan lokal dalam meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Australia,” ungkap Krishna.
Privy adalah perusahaan rintisan penyedia layanan identitas dan tanda tangan digital. Sebagai perusahaan SaaS (Software as a Service) Indonesia pertama yang melakukan ekspor layanan ke negara maju, Pemerintah Australia menyambut baik dan mendukung ekspansi Privy ke Australia sebagai salah satu manifestasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA).
Sebagai Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) yang telah berinduk ke Kominfo, Privy sudah memverifikasi lebih dari 40 juta pengguna individu di Indonesia dan dipercaya oleh lebih dari 2.600 perusahaan, serta lebih dari 150 juta dokumen telah ditandatangani secara digital melalui Privy.
Austrade atau Komisi Perdagangan dan Investasi Australia, adalah badan pemerintahan federal Australia yang bertugas untuk melakukan promosi perdagangan dan investasi, termasuk di dalamnya adalah untuk membantu perusahaan internasional yang ingin melakukan ekspansi dan investasi ke Australia.
Austrade memfasilitasi hubungan antara pebisnis internasional dengan ekosistem dan stakeholder bisnis Australia. Selain itu, Austrade juga melakukan promosi di bidang pendidikan dan pariwisata, termasuk di dalamnya pengembangan kebijakan di kedua bidang tersebut.
