Oleh: Dr. Bagus Sudarmanto, S.Sos., M.Si. *)
Businessasia.co.id – Perubahan dunia jurnalistik Indonesia datang bersamaan dengan krisis yang belum sepenuhnya pulih. Di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja, penutupan media lokal, dan melemahnya daya tawar redaksi, kecerdasan buatan (AI) hadir sebagai teknologi yang menjanjikan efisiensi sekaligus memicu kecemasan. Mesin AI kini tidak lagi sekadar membantu kerja jurnalistik, tetapi mulai ikut memproduksi berita dengan skala dan kecepatan yang sulit disaingi manusia.
Fenomena ini sejatinya bukan hal baru di tingkat global. Sejak awal 2010-an, kantor berita seperti Associated Press telah menggunakan sistem otomatis untuk menulis laporan keuangan dan olahraga berbasis data. Matt Carlson (2015) menyebut praktik ini sebagai automated journalism, fase awal ketika algoritma mulai mengambil alih sebagian fungsi penulisan berita. Namun dalam konteks Indonesia jauh lebih kompleks. AI masuk ketika ekosistem media sedang rapuh secara ekonomi, tertekan secara politik, dan terdisrupsi oleh platform digital.
Krisis tersebut memiliki akar panjang. Runtuhnya model bisnis media cetak dan migrasi iklan ke platform digital membuat redaksi kehilangan posisi dominan sebagai penjaga gerbang informasi. Jay Rosen (2008) menandai runtuhnya gatekeeping tradisional, sementara Axel Bruns (2018) menggambarkan era gatewatching, ketika jurnalis lebih sering memantau dan mengikuti arus informasi yang telah dibentuk algoritma. Dalam praktik media Indonesia, pergeseran ini tampak jelas di linimasa media sosial, tempat isu viral kerap lebih menentukan agenda pemberitaan dibandingkan pertimbangan editorial.
Masalahnya, algoritma tidak bekerja atas dasar kepentingan publik, melainkan atas dasar keterlibatan dan klik. Nick Davies (2008) sejak lama memperingatkan bahaya churnalism, yaitu jurnalisme instan yang miskin verifikasi akibat tekanan ekonomi redaksi. Dalam praktik media Indonesia, gejala ini muncul melalui berita salin-tempel, judul sensasional, dan produksi konten berbasis tren tanpa pendalaman. Kehadiran AI berpotensi mempercepat pola tersebut—bukan selalu karena niat buruk, melainkan karena tuntutan kecepatan dan efisiensi.
Di sisi lain, AI juga menawarkan solusi pragmatis. Redaksi yang kekurangan sumber daya dapat memanfaatkan AI untuk analisis data, penelusuran dokumen, hingga peringkasan isu kompleks. Namun Nicholas Diakopoulos (2019) mengingatkan bahwa algoritma tidak pernah netral. Setiap sistem AI membawa bias dari data, desain, dan kepentingan yang membentuknya. Dalam konteks Indonesia, bias semacam ini menjadi berbahaya ketika bersinggungan dengan isu politik, identitas, dan konflik sosial.
Risiko lain yang kian nyata adalah disinformasi visual dan audio. Chesney dan Citron (2019) memperingatkan bahwa teknologi deepfake berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap bukti digital. Dalam konteks Indonesia, dengan literasi media yang belum merata dan polarisasi politik yang kuat, manipulasi berbasis AI dapat memperdalam krisis kepercayaan terhadap media arus utama.
Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan jurnalisme Indonesia bukan sekadar soal adaptasi teknologi, melainkan soal orientasi dan bentuk praktik jurnalistik. Genre jurnalistik lama —sebutlah straight news, feature, maupun liputan seremonial — tidak lagi cukup untuk menghadapi banjir konten otomatis. Indonesia saat ini berada pada titik negosiasi yang krusial.
Karena itu, gagasan tentang genre baru yang tidak menyerahkan kerja jurnalistik kepada mesin, tetapi menempatkan AI sebagai alat bantu dalam jurnalisme data, investigasi, dan verifikasi mendalam. Lewis, Guzman, dan Schmidt (2019) menegaskan bahwa kolaborasi manusia dan mesin paling efektif ketika AI menangani pengolahan data, sementara jurnalis bertanggung jawab atas interpretasi, konteks, dan implikasi sosial berita.
Genre baru ini juga berarti menjadikan verifikasi sebagai identitas utama media. Lucas Graves dan Rasmus Kleis Nielsen (2016) menekankan bahwa jurnalisme verifikasi bukan sekadar teknik, melainkan posisi moral di tengah ekosistem informasi yang rapuh. Dalam situasi maraknya hoaks, manipulasi politik, dan konten AI generatif, verifikasi perlu diperlakukan sebagai produk jurnalistik itu sendiri.
Karena itu, jurnalisme Indonesia perlu kembali menegaskan sisi yang tidak dapat direplikasi mesin, yakni empati terhadap warga, keberpihakan pada kelompok rentan, dan keberanian mengawasi kekuasaan. Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2014) mengingatkan bahwa loyalitas utama jurnalisme adalah kepada warga negara, bukan kepada teknologi, pasar, atau algoritma.
AI dapat menulis berita. Namun teknologi tersebut tidak memahami ketimpangan sosial, tidak merasakan dampak kebijakan publik, dan tidak memikul tanggung jawab etis. Jika jurnalisme Indonesia hanya mengejar efisiensi teknologi, praktik jurnalistik berisiko berubah menjadi pabrik konten yang hidup secara teknis, tetapi mati secara substantif.
Di titik inilah Hari Pers Nasional 2026 seharusnya mengambil peran lebih dari sekadar perayaan. HPN 2026 perlu menjadi momentum refleksi kolektif untuk merumuskan arah jurnalisme Indonesia di era kecerdasan buatan. Jika jurnalisme Indonesia mampu merumuskan genre baru yang sadar teknologi, kuat secara etika, dan peka terhadap konteks sosial, maka AI tidak akan menjadi ancaman eksistensial. Sebaliknya, teknologi tersebut dapat menjadi alat untuk memperkuat fungsi jurnalisme sebagai ruang kritik, refleksi, dan pembentuk nalar publik di tengah demokrasi yang terus diuji.
*) Penulis adalah Dosen Kriminologi FISIP UI, Dewan Redaksi keadilan.id, dan Pengurus PWI Jaya
