Businessasia.co.id – Di tengah percepatan transformasi digital di berbagai bidang, Indonesia membutuhkan kepemimpinan digital yang visioner, adaptif, dan mampu menjembatani teknologi dengan kebutuhan nyata masyarakat untuk memastikan perubahan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata.
Untuk meningkatkan kapasitas para pimpinan di era digital, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menggelar program Digital Leadership Academy (DLA). Program ini dikhususkan untuk level pimpinan di sektor publik (kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan pemerintah daerah) serta sektor private (swasta).
Ketua Pokja Digital Leadership Academy, Drs Sadjan menjelaskan bahwa DLA merupakan program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (BPSDM Komdigi) yang sudah berjalan sejak 2021. Pesertanya para pejabat pemerintah dari level eselon 1, gubernur, bupati, dan walikota. Untuk sektor swasta, pesertanya yaitu para pimpinan perusahaan di bidang teknologi informasi. “DLA bertujuan memberikan wawasan kepada pemimpin-pemimpin strategis terkait proses transformasi digital di tanah air,” terang Sadjan dalam wawancara khusus dengan Business Asia Indonesia pada Selasa (24/6/2025).
Dalam pelaksanaannya, materi pelatihan DLA dirancang bersama perguruan tinggi terbaik dunia, global technology dan badan/lembaga internasional. Tema Pelatihan dirancang atau dipilih untuk tingkat intermediate skill dan advance skill yang menyasar kepada para pimpinan.
Pada 2021, DLA bermitra dengan Harvard University, Oxford University, Tsinghua University, dan National University of Singapore (NUS). Pada 2022 mitra perguruan tinggi bertambah yaitu Massachusetts Institute of Technology (MIT), University College London, dan Cambridge University serta Cornell University. “Saat itu peserta DLA masih umum. Mulai tahun 2023, peserta khusus dari pemerintah, pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi,” terang Sadjan memiliki latar pendidikan S1 bidang Administrasi Pendidikan Dunia Usaha.
Selain perguruan tinggi, DLA menggandeng perusahaan teknologi global seperti AWS, Huawei, Microsoft, United in Diversity (UID), Japan International Cooperation Agency (JICA). Mitra perguruan juga bertambah seperti Arizona State University, Twente University, Wollongong University, serta organisasi profesi seperti Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia (APDI).
Menurut Sadjan, transformasi digital merupakan hal penting yang harus dipahami oleh para pemimpin dari pusat maupun daerah. Untuk itu, DLA memberikan wawasan digital dalam rangka meningkatkan kemampuan inovasi, kemampuan kolaborasi, pelaksanaan kebijakan, dan menciptakan kepemimpinan inklusif yang memiliki keperpihakan kepada proses pembangunan. “Jadi gaya kepemimpinan kita harus berpikir atau memiliki mindset digital. Walaupun kita tidak menguasai teknologi digital secara operasional, tapi kita bisa memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkemampuan digital,” tutur Sadjan yang menyelesaikan Pendidikan S2 bidang Administrasi Publik.
Teknologi digital, lanjutnya, bisa dimanfaatkan untuk memperkuat sistem manajemen kerja melalui pola inovasi manajemen. “Hal ini membuat organisasi itu semakin agile, makin lincah dengan didukung sarana-sarana teknologi yang memadai sesuai kebutuhan dan keinginan kita, serta didukung SDM yang mumpuni dan memahami teknologi itu,” imbuh Sadjan.
Mewujudkan Pemerintahan Digital
Transformasi digital di Indonesia menyangkut empat aspek yaitu pemerintahan digital, ekonomi digital, masyarakat digital, dan infrastruktur digital. Pertama, pemerintahan digital yaitu pemerintahan yang cara kerja digital.
Layanan publik dan administrasi pemerintahan melalui sistem digital yang efisien akan memperkuat tata kelola pemerintahan; meningkatkan efisiensi, aksesibilitas dan inklusi layanan publik; mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keterpaduan layanan digital pemerintah. “Pelayanan publik ini diharapkan cepat, mudah, transparan, dan akuntabel sehingga masyarakat percaya terhadap pelayanan publik pemerintah,” ujar Sadjan yang menjadi Widyaiswara Ahli Utama, Pusdiklat Komdigi sejak tahun 2020.
Kedua, ekonomi digital yang diperkuat melalui inovasi digital, termasuk e-commerce, fintech, digitalisasi UMKM, dan pengembangan Industri 4.0. “Saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai paham ekonomi digital. Masyarakat kita sudah mulai terbiasa dengan pola pembayaran cashless. Pedagang kaki lima sudah mulai banyak yang dagangannya bisa dibayar pakai QRIS,” tuturnya.
Ketiga, masyarakat digital yaitu masyarakat yang memiliki literasi terhadap teknologi digital. masyarakat perlu paham tentang digital yang beretika, keamanan digital, budaya digital, serta keterampilan digital.
Menurut Sadjan, masyarakat dengan literasi digital yang bagus akan mendukung ekonomi digital yang aman dari pengaruh judi online, kejahatan siber, dan hoaks. “Pengaruh judi online, kejahatan siber, dan hoaks bisa mengganggu ekonomi digital masyarakat. Kepemimpinan digital harus mampu mereduksi hal-hal tersebut. Sementara, masyarakat harus memiliki literasi digital,” terangnya.
Keempat, infrastruktur digital yang kuat seperti perluasan jaringan broadband, pengembangan 5G, dan peningkatan keamanan siber. Sadjan menyampaikan secara umum infrastruktur digital di Indonesia sudah merata. Namun ada sekitar 12 ribu desa yang belum tersentuh infrastruktur digital (blankspot).
Pemerintah berharap sektor swasta seperti operator telekomunikasi ikut berperan dalam memperluas infrastruktur digital. Sadjan mengatakan, ketersediaan jaringan listrik juga sangat penting untuk mendukung transformasi digital. Internet tidak bisa dijalankan tanpa ketersediaan Listrik. “Internet tanpa listrik tidak jalan. PLN menjadi tulang punggung transformasi digital. Maka penting bagi negara, swasta, dan masyarakat untuk bersinergi,” ujar Sadjan yang menjadi ASN sejak 1982 di Departemen Penerangan.
Lebih lanjut Sadjan menerangkan bahwa pemerintahan digital merupakan perwujudan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Layanan digital pemerintah meliputi Government to Government (G2G), Government to Employee (G2E), Government to Citizen (G2C), dan Government to Business (G2B). Layanan digital yang bersifat G2G diantaranya perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran, monitoring dan evaluasi, kerja sama dengan sesama pemerintah, dan lain-lain. Penggunanya yaitu kementerian/lembaga dan daerah.
Layanan G2E untuk aparatur sipil negara (ASN) diantaranya kepegawaian, kinerja, pensiun, merit system, dan lain-lain. “Seorang pegawai atau ASN itu harus pintar melaksanakan tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik,” tutur Sadjan yang pernah menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Media Publik, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo pada 2011-2014.
Layanan digital untuk masyarakat (G2E) antara lain mencakup layanan kesehatan, pendidikan, sosial, kependudukan dan lain sebagainya. “Tugas pemerintah untuk mencukupi kebutuhan masyarakat tersebut melalui layanan dengan tatakelola digital,” tutur Sadjan. Terakhir layanan untuk dunia usaha (G2B) seperti perizinan berusaha, belanja, pajak, kepabeanan, dan lain-lain. Sadjan menyampaikan bahwa pemerintah memiliki kewajiban menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif.
“Semua itu merupakan tugas pemerintah untuk memanfaatkan teknologi digital untuk pembangunan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Siapapun yang menyelenggara pemerintahan ini dengan segala kekurangan dan kelebihannya harus ke arah sana,” tutur Sadjan.
Menyiapkan Pemimpin Masa Depan
Sejak 2021, DLA telah melatih lebih dari 1.500 pemimpin daerah. Sebagian alumni DLA kemudian membentuk Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia (APDI) yang anggotanya lebih dari 500 orang. APDI merupakan wadah konsolidasi, potensi, dan representasi alumni DLA dan pemimpin digital lainnya Saat ini, DLA sedang melakukan penjajagan kerjasama dengan pemerintah daerah Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kota Banjarmasin, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Banten, dan Jawa Tengah.
Keberhasilan dari pelatihan pemimpin daerah ini, salah satunya bisa dilihat dari Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) di wilayah tersebut. IMDI merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. “Nilai IMDI tinggi kalau masyarakat di wilayah itu sudah pandai menggunakan teknologi digital secara bagus untuk meningkatkan aktivitas ekonomi digital yang akhirnya membantu kesejahteraan hidup mereka. Seorang pemimpin yang cerdas harus bisa meningkatkan IMDI di daerahnya,” tutur Sadjan.
Selain melatih level pimpinan, Komdigi juga mendidik level-level bawah dan masyarakat melalui program Government Transformation Academy, program pengembangan SDM yang bertujuan meningkatkan kompetensi ASN, TNI, dan Polri untuk mendukung akselerasi transformasi digital.
Selain itu ada juga, Fresh Graduate Academy (FGA), program pelatihan peningkatan kompetensi bidang TIK untuk mempersiapkan para lulusan yang belum atau tidak sedang bekerja agar memiliki kompetensi profesional, sesuai dengan perkembangan Iptek di era Revolusi Industri 4.0 agar dapat bersaing baik di industri dalam maupun luar negeri.
“BPSDM Komdigi bekerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi untuk menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang paham teknologi digital. Saat mereka lulus, kita harapkan bisa diserap lapangan kerja atau paling tidak bisa menghasilkan uang sendiri sehingga ada kemandirian ekonomi,” tutur Sadjan yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Ditjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kominfo pada 2018 -2020.
Selain bekerja sama dengan pemerintah daerah, DLA juga melayani permintaan para pimpinan komunitas. Sadjan mencontohkan pelaksanaan DLA untuk para pimpinan Nahdlatul Ulama (NU) pada 2024. Kemudian DLA untuk pimpinan Radio Republik Indonesia (RRI) seluruh Indonesia yang pelaksanaannya bertempat di Multiplatform Broadcasting Center (MBC) di Cimanggis, Depok.
Karena perkembangan teknologi digital sangat cepat, kurikulum pelatihan DLA bersifat customize atau disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk pelatihan pimpinan NU, kurikulumnya terkait digitalisasi bekerja sama dengan PROSPERA Australia dan JICA Jepang. Kurikulum pelatihan untuk pimpinan RRI terkait multiplatform bekerjasama dengan Huawei dan United In Diversity (UID), Microsoft dan Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia (APDI).
Sadjan menekankan bahwa membangun sumber daya manusia (SDM) tidak bisa instan, membutuhkan waktu, biaya, desain, komitmen, dan keberlanjutan. “Siapapun orangnya yang melaksanakan harus mau melanjutkan dengan inovasi-inovasi baru, supaya program itu tetap jalan dan mencapai tujuannya,” pungkasnya.
