Jakarta, Business Asia – Di tengah tekanan global terhadap emisi karbon dan meningkatnya risiko hambatan dagang, sektor aluminium Indonesia bersiap mengambil langkah strategis.
Laporan terbaru dari lembaga riset Transisi Bersih berjudul “Strategi Dekarbonisasi Hilirisasi Aluminium” menegaskan bahwa dekarbonisasi merupakan syarat penting untuk menjaga keberlanjutan ekspor dan industrialisasi nasional.
Dengan cadangan bauksit sebesar 2,8 miliar ton atau 10% dari cadangan global, Indonesia masuk empat besar dunia. Sementara, dari sisi produksi, dengan 32 juta ton bijih bauksit pada tahun 2024, Indonesia masuk lima besar produsen bauksit dunia.
Namun, kontribusi Indonesia dalam rantai nilai global masih sangat terbatas—hanya 0,92% produksi alumina dunia, dan 0,38% produksi aluminium primer global. Artinya, posisi Indonesia belum dominan, tetapi tetap strategis dan sangat rentan jika tidak beradaptasi dengan standar global baru.
Tekanan CBAM: Ancaman Tarif Karbon untuk Ekspor RI
Uni Eropa akan resmi menerapkan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) pada 2026, dan aluminium termasuk dalam sektor prioritas. Negara pengimpor seperti Jerman dan Prancis akan mengenakan tarif karbon pada produk dengan jejak emisi tinggi, dan akan jadi pukulan bagi produsen yang masih menggunakan energi kotor seperti batu bara.
“Indonesia perlu strategi dikarbonisasi yang tepat agar bisa beradaptasi dengan tren pasar aluminium global,” ujar Abdurrahman Arum, Direktur Transisi Bersih. “Tanpa strategi yang tepat, dikarbonisasi bisa menaikkan biaya produksi dan mengurangi daya saing industri aluminium. Sementara, jika kita tidak melakukan dikarbonisasi, maka kita akan ketinggalan. Sebaliknya, jika dilakukan dengan cermat, justru bisa membuka peluang masuk ke pasar premium dunia dan memperkuat hilirisasi dalam negeri.”
Dengan menggunakan kerangka analisis Dominasi dan Kekakuan Pasar (DKP), laporan Transisi Bersih menunjukkan bahwa:
- Indonesia tidak mendominasi pasar aluminium, sehingga tidak punya kekuatan untuk mengatur harga global.
- Namun, permintaan aluminium global sangat tidak elastis terhadap harga (elastisitas hanya -0,25 hingga -0,3), sehingga kenaikan biaya karena dekarbonisasi tidak serta-merta menurunkan permintaan.
Dengan posisi seperti ini, laporan merekomendasikan strategi “konservatif moderat” yang mengikuti standar negara dominan seperti China sambil tetap naikkan standar secara bertahap untuk mengakses pasar premium seperti Uni Eropa.
Menurut data Wood Mackenzie yang dikutip dalam laporan, biaya produksi aluminium primer di Indonesia—terutama Inalum—termasuk dalam kuadran 1 cost curve global, setara dengan pemain utama dunia. Ini memberi ruang bagi pemerintah untuk:
- Menghentikan tax holiday yang selama ini justru menggerus penerimaan negara dan menimbulkan tuduhan dumping
- Melarang pembangunan PLTU captive berbahan bakar batu bara untuk smelter aluminium baru, mengikuti kebijakan China,
- Menaikkan standar ESG secara bertahap, termasuk kesejahteraan tenaga kerja dan transisi energi.
Laporan juga menekankan pentingnya fokus pada teknologi yang sudah terbukti secara teknis dan komersial, seperti:
- Pemanfaatan energi terbarukan dari PLTA, PLTS, atau dari grid (seperti model EGA di UEA),
- Inert anode untuk menggantikan anoda karbon, yang mampu mengurangi emisi hingga 15% dan efisiensi energi hingga 30%,
- Penggunaan aluminium daur ulang, yang hanya membutuhkan 5% energi dibanding aluminium primer,
- Optimalisasi digital dan predictive maintenance, yang menurunkan downtime hingga 30% dan biaya pemeliharaan 20%.
Indonesia Perlu Green Value, Tidak Hanya Hilirisasi
Pemerintah Indonesia telah menghentikan ekspor bauksit sejak 2023, mendorong pembangunan fasilitas refining dan smelting di dalam negeri. Namun, hilirisasi semata tidak cukup jika produksinya masih bergantung pada batu bara.
“Saat ini kita sedang menambah nilai dari sisi industri. Tapi pasar global juga menuntut nilai dari sisi lingkungan. Tanpa ‘green value’, produk Indonesia akan kesulitan masuk pasar premium,” jelas Abdurrahman Arum.
Laporan ini disambut baik oleh organisasi riset independen Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).
Katherine Hasan, Analis CREA mengatakan, “Selama ini hilirisasi sering dibahas dalam konteks nilai tambah ekonomi, namun sayangnya diskusi nasional kurang memperhatikan dinamika perdagangan global. Padahal, beban emisi karbon kini semakin nyata diintegrasikan sebagai disinsentif bagi komoditas berjejak karbon tinggi. Laporan dari Transisi Bersih ini krusial karena memberikan strategi realistis: bagaimana Indonesia dapat meningkatkan daya saing di pasar global dengan menjadikan komitmen iklim sebagai prioritas utama. Kami berharap perencanaan industri nasional akan sepenuhnya mengintegrasikan prinsip rendah karbon, yang akan sangat menentukan prospek masa depan sektor industri Indonesia.”
CBAM, regulasi baterai Uni Eropa, dan standar ESG global telah membuat karbon menjadi komponen harga. Tanpa penyesuaian, aluminium Indonesia bisa terjebak di pasar murah, sementara negara lain menuai premium karena jejak karbon yang rendah.
“Dekarbonisasi aluminium adalah bagian dari strategi menjaga momentum hilirisasi dan melindungi akses ekspor dari disrupsi iklim dan tarif karbon. Jika dijalankan dengan cermat dan bertahap, strategi ini akan menjaga daya saing industri dalam jangka panjang, membuka peluang pasar premium, meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global yang makin selektif terhadap jejak karbon,” tutup Abdurrahman.
Laporan bisa diunduh di https://transisibersih.org/publication/detail/strategi-dikarbonisasi-hilirisasi-aluminium-mendorong-transisi-yang-adil-dan-kompetitif.
