Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) meminta Perumnas untuk fokus pembangunan hunian layak untuk masyarakat. Angka backlog hunian di Indonesia menjadi perhatian pemerintah dan para stakeholder pengembang hunian rakyat.
Berdasarkan Data Survei Sosio Ekonomi Nasional (Susenas), backlog hunian mencapai 12,71 juta dimana 2,9 juta diantaranya tersebar di wilayah Jabodetabek. Bahkan dari masyarakat yang memiliki hunian di Jakarta, 63 persen di antaranya belum memiliki hunian layak.
Adanya permasalahan tersebut menjadi trigger bagi Perumnas ntuk membangun dan mengembangkan kawasan layak huni secara berkesinambungan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Utama Perumnas, Budi Saddewa Soediro saat menerima kunjungan kerja Watimpres di Samesta Mahata Serpong, Rawa Buntu.
“Perumnas tidak tinggal diam terhadap permasalahan backlog hunian ini, kami akan selalu bertekad membangun hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat,” kata Budi. Selain itu, Budi menegaskan bahwa Perumnas berkomitmen pada tugasnya yang sejalan dengan program Pemerintah dan PP 83 Tahun 2015.
Sejauh ini, Perumnas telah menginisiasi berbagai program guna peningkatan kualitas hunian layak melalui revitalisasi. Pelaksanaan revitaliasi hunian terfokus pada peningkatan fasilitas umum guna menciptakan interaksi sosial yang positif bagi penghuni dan masyarakat di sekitarnya.
“Revitalisasi kawasan hunian kami lakukan tidak hanya untuk mengatasi lingkungan yang terkesan kumuh dari kepadatan penduduk maupun masalah kepemilikan rumah,” tutur Budi. “Tetapi sekaligus meningkatkan kualitas bangunan dengan memberikan fasilitas untuk menunjang kehidupan sosial masyarakat melalui hunian berkualitas,” sambungnya.
